Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026.
Surat keterangan yang dicabut itu sendiri diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dan selama ini menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan pencabutan ini, dokumen tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan Kasasi MA yang Memenangkan Subhan Palal
Pencabutan suket merupakan tindak lanjut putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan yang salinannya dirilis pada Selasa (10/11/2026) itu, MA mengabulkan gugatan advokat Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal serta memerintahkan kementerian terkait mencabutnya.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan sekolah menengah atas atau pendidikan sederajat.
Perkara ini bermula dari gugatan Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan kasasi MA itu berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan PTUN Jakarta sebelumnya.
Yusril: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pencabutan suket merupakan pelaksanaan putusan MA. Ia menyatakan, setelah pencabutan dilakukan, penyetaraan pendidikan Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yusril juga menjelaskan bahwa setelah surat keterangan itu dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus tersebut.
Kemendikdasmen menyampaikan pencabutan itu kepada Ketua PTUN Jakarta pada Kamis (12/11/2026), sekaligus meminta penghentian pemeriksaan gugatan terkait, karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi. Perlu dicatat, perkara ini menyangkut keputusan administrasi mengenai surat penyetaraan pendidikan, bukan penetapan langsung mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
