Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tantangan baru setelah partainya mengalami kekalahan telak pada Pemilu Tengah (midterms).
Ia kini berupaya membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pengendali kebijakan luar negeri AS di panggung global.
Dengan posisi politik yang terbatas saat memasuki dua tahun terakhir masa jabatannya, para pemimpin dunia mungkin diam-diam mencari cara memanfaatkan keseimbangan kekuasaan baru di Washington.
Trump, politikus Partai Republik berusia 80 tahun, akan menghadiri KTT ASEAN di Filipina dan KTT APEC di Tiongkok.
Ia berangkat dari lanskap politik domestik yang berubah drastis dan bermusuhan setelah Partai Demokrat menguasai DPR dan Senat.
Karena secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada pemilihan presiden 2028, miliarder yang sulit diprediksi itu mungkin semakin terdorong untuk memfokuskan energinya di panggung internasional.
"Setelah pemilu tengah yang buruk, inilah cara presiden melakukan reset," kata Edgard Kagan, pakar dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam sebuah briefing berita.
Fokus pada Iran, Perdagangan, dan Tiongkok
Hal itu terutama berlaku bagi Trump dalam lawatannya ke Asia, di mana ia kemungkinan tidak akan ditekan secara publik mengenai politik domestik.
Tiongkok menyebut pemilu tengah sebagai "urusan internal" dan menyatakan "bersedia terus bekerja sama" dengan Amerika Serikat setelah Partai Republik kehilangan kendali atas kedua kamar Kongres.
Namun, pergeseran kekuasaan di Washington tetap menjadi perhatian para pemimpin, kata Joshua Kurlantzick, pakar Asia Tenggara dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations.
"Secara pribadi, banyak pemimpin (Asia) merasa lega," tulis Kurlantzick dalam sebuah artikel bulan ini.
"Perang Iran sangat menantang bagi mitra dan sekutu Asia Amerika Serikat, dan mereka berharap setelah hasil pemilu tengah keputusan Presiden AS Donald Trump mengenai masalah ini menjadi lebih dapat diprediksi."
Trump telah beberapa kali menyatakan sejak pemilu tengah bahwa pertempuran baru antara AS dan Iran tidak mungkin terjadi.
Kurlantzick menambahkan bahwa Kongres yang dikendalikan Demokrat juga bisa mengambil sikap lebih keras terhadap Tiongkok, membalikkan "pendekatan lunak" pemerintahan Trump terhadap Beijing yang memicu kegelisahan di antara sekutu AS di Asia.
Para pemimpin di benua terbesar dunia itu juga berharap melihat Demokrat mendorong kembali kebijakan tarif Trump terhadap mitra dagang, yang sangat merugikan ekonomi Asia yang bergantung pada ekspor.
Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries mendesak Kongres untuk menegaskan kembali otoritasnya atas kebijakan perdagangan AS.
Namun, Demokrat tidak akan mudah membatalkan kebijakan Trump. Presiden memiliki wewenang luas atas perdagangan dan hak veto terhadap undang-undang kongres, yang ia janjikan akan digunakan.
Trump menyukai gestur dramatis dan kebijakan luar negeri memberikan arena ideal untuk pertemuan tingkat tinggi, seperti dengan pemimpin Tiongkok dan Rusia, Xi Jinping dan Vladimir Putin.
Trump kepada wartawan pekan ini mengatakan ia berharap bertemu Xi dan Putin di KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok, yang dijadwalkan pada 18-19 November.
Presiden mengatakan "denuklirisasi" dan mengakhiri perang di Iran akan menjadi agenda.
Namun, tujuan yang lebih besar bagi Trump mungkin adalah satu foto dirinya berdiri bersama dua pemimpin lain yang ia anggap setara kekuatan besar, kata Kurt Campbell, ketua The Asia Group dan diplomat senior pada pemerintahan Biden.
"Saya pikir dalam banyak hal ini bisa menjadi 'pertemuan adalah pesannya'," kata Campbell.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang menyaksikan dengan ngeri saat Gedung Putih tampak beralih ke Moskow tahun ini, memperingatkan terhadap "Yalta 2.0", mengacu pada pembagian Eropa oleh para pemimpin Barat dengan Uni Soviet pada 1945.
Victor Cha, presiden bidang geopolitik dan kebijakan luar negeri serta ketua Korea di CSIS, mengatakan kekalahan Partai Republik pada pemilu tengah membuat pertemuan tingkat tinggi semakin mungkin terjadi.
"Salah satu yang telah ia (Trump) pertaruhkan banyak waktu secara pribadi selama dua periode adalah Korea Utara," kata Cha.
"Tidak ada orang lain di pemerintah AS yang membuat kebijakan tentang Korea Utara kecuali presiden, jadi saya pikir ia akan fokus pada isu warisan semacam itu."
