unique visitors counter
⌂ Beranda › Hiburan › Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI
Hiburan

Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Kemenkum Blokir Sementara Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI
Logo PSSI
A A Ukuran Teks16px

Kementerian Hukum mengambil langkah tegas di tengah kisruh Federasi Futsal Indonesia. Akses kepengurusan futsal ke Sistem Administrasi Badan Hukum diblokir sementara sampai ada kejelasan dari PSSI soal penyelesaian sengketa internal organisasi tersebut.

Pemblokiran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kemenkum. Langkah ini menindaklanjuti surat PSSI tertanggal 13 November 2026 yang meminta agar akses tersebut diblokir. Tujuannya, mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal FFI masih dalam proses penyelesaian.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan pemblokiran itu di Jakarta, Senin, 16 November 2026. Ia menyebut akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH atas nama FFI telah diblokir sementara sesuai permintaan PSSI, agar tidak ada perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kemenkum, kata dia, menunggu PSSI menyelesaikan persoalan di internal futsal.

Andi menegaskan pemblokiran ini hanya mencakup administrasi badan hukum. Kegiatan futsal yang berada di bawah PSSI tidak terganggu oleh langkah tersebut. Pemblokiran bersifat sementara sampai Kongres Luar Biasa atau KLB digelar dan PSSI memberitahu Kemenkum secara resmi mengenai kepengurusan definitif.

FFI Kini Bernama Asosiasi Futsal Indonesia

Dalam perkembangannya, FFI kini memakai nama Asosiasi Futsal Indonesia. Sebagai anggota PSSI di bawah FIFA, perubahan kepengurusan FFI harus mengikuti Statuta PSSI.

Untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan, PSSI telah menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI. Vivin bertugas menjaga jalannya organisasi sekaligus menyiapkan Kongres Luar Biasa yang akan menentukan kepengurusan definitif.

Langkah Kemenkum ini menjadi babak baru dalam kisruh kepengurusan futsal Indonesia. Dengan akses SABH yang diblokir sementara, tidak ada pihak yang bisa mengubah data kepengurusan secara sepihak sebelum KLB digelar dan PSSI menyampaikan keputusan resminya kepada Kemenkum.

Menunggu Penyelesaian dari PSSI

Kemenkum kini menunggu langkah PSSI untuk menyelesaikan persoalan internal futsal. Sampai KLB digelar dan pemberitahuan resmi disampaikan, pemblokiran akses SABH atas nama FFI tetap berlaku.

Keputusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kepengurusan futsal berada di tangan PSSI sebagai induk organisasi. Semua pihak diminta menunggu proses internal itu selesai sebelum ada perubahan kepengurusan yang sah secara hukum.

Selama masa pemblokiran, kegiatan futsal di bawah naungan PSSI tetap berjalan. Pemblokiran hanya menyentuh ranah administrasi badan hukum, sehingga kompetisi dan pembinaan futsal tidak ikut terhenti. PSSI sendiri telah menyiapkan langkah lanjutan lewat penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Umum dan persiapan Kongres Luar Biasa, yang diharapkan bisa mengakhiri kisruh kepengurusan ini dan menghasilkan kepengurusan definitif yang diakui secara hukum.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru