Wacana memindahkan sebagian populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur menuai penolakan keras. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, aktivis lingkungan, dan masyarakat sekitar Ujung Kulon meminta rencana itu dikaji ulang secara ilmiah sebelum ada keputusan apa pun.
Gagasan pembangunan habitat kedua bagi badak jawa itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November 2026. Alasannya, seluruh populasi badak jawa di dunia kini hanya hidup di Ujung Kulon, sehingga satu bencana besar seperti gempa atau tsunami bisa mengancam keberlangsungan spesies tersebut.
Kementerian Kehutanan menegaskan rencana tersebut masih sebatas wacana. Alas Purwo disebut hanya salah satu calon lokasi habitat kedua, dan belum ada keputusan resmi, rencana teknis, maupun jadwal pelaksanaan. Gagasan habitat kedua sendiri sebenarnya sudah berkembang sejak dekade 1980-an, namun belum pernah diwujudkan.
Penolakan paling lantang datang dari Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi. Pada Sabtu, 14 November 2026, ia menyatakan menolak secara pribadi rencana pemindahan itu karena badak jawa merupakan ikon sekaligus kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, memindahkan badak sama saja dengan mencabut identitas daerahnya.
Tragedi Musofa Jadi Peringatan
Penolakan itu juga berpijak pada pengalaman pahit translokasi di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri. Seekor badak jawa bernama Musofa yang dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) tidak berhasil diselamatkan setelah kondisi kesehatannya menurun. Musofa masuk ke dalam perangkap pada 3 November 2025.
Hasil nekropsi tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University menemukan penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak Musofa, disertai infeksi parasit dalam jumlah signifikan serta degenerasi jaringan. Bagi para penolak, kasus ini membuktikan translokasi satwa langka bukan perkara sederhana.
Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan lima alasan penolakan dan empat tuntutan, termasuk membatalkan rencana relokasi dan lebih dulu memperkuat perlindungan habitat di Ujung Kulon. Mereka menyoroti perbedaan ekosistem Ujung Kulon dan Alas Purwo, risiko penangkapan dan pengangkutan lintas provinsi, ancaman perburuan liar, serta perlunya evaluasi program JRSCA yang luasnya sekitar 5.100 hektare.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan alasan ancaman tsunami sebagai dasar pemindahan, sementara Yayasan GEMARI menilai wacana itu belum didukung kajian ilmiah, transparansi, dan pelibatan masyarakat. Hingga kini pemerintah belum menyampaikan rincian jumlah badak yang akan dipindahkan, jadwal, maupun jaminan keamanan selama proses berlangsung.
Di tengah perdebatan ini, satu hal disepakati semua pihak: badak jawa adalah satwa langka yang harus dilindungi. Perbedaannya terletak pada caranya, apakah dengan membangun habitat kedua di Alas Purwo atau dengan memperkuat perlindungan habitat yang sudah ada di Ujung Kulon.
