unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Hari Ini Sidang Etik Irjen Eko Hadi soal Dugaan Penyadapan Presiden, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
News

Hari Ini Sidang Etik Irjen Eko Hadi soal Dugaan Penyadapan Presiden, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Hari Ini Sidang Etik Irjen Eko Hadi soal Dugaan Penyadapan Presiden, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Potret berseragam Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Detik) • Detik
A A Ukuran Teks16px

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada hari ini, Selasa, 17 November 2026. Sidang etik ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo.

Kepastian jadwal sidang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, pada Senin, 16 November 2026. Menurutnya, sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.

Komjen Pol Hendro Pandowo ditunjuk sebagai ketua komisi merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan yang menjabat sebagai Asisten Logistik (Aslog) Polri selaku wakil ketua komisi merangkap anggota. Tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Dugaan Pelanggaran yang Disangkakan

Eko Hadi merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Ia diduga memberi perintah menyadap sekaligus menyetujui penghapusan file hasil sadapan, dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat kepala bagian tersebut maupun ketika menjadi pelaksana tugasnya.

Atas dugaan itu, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Sanksi terberat yang mengintai dalam sidang etik ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Berkas pidana kasus tersebut kini disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Perlu ditegaskan, status Eko Hadi saat ini masih tersangka, dan seluruh dugaan yang disangkakan harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Tiga Tersangka Lain Belum Disidang

Selain Eko Hadi, tiga perwira tinggi lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Eko Hadi menjadi tersangka kedua yang menjalani sidang etik, setelah Ahrie Sonta.

Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo dan Slamet Uliandi belum dijadwalkan oleh Divpropam Polri. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Polri menegaskan sidang KKEP merupakan bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik di internal kepolisian.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru