unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Polri Perluas Program POLIRAN hingga Desa, Bantu Pengangguran Cari Kerja
News

Polri Perluas Program POLIRAN hingga Desa, Bantu Pengangguran Cari Kerja

Polri Perluas Program POLIRAN hingga Desa, Bantu Pengangguran Cari Kerja
Suyudi Ario Seto Resmi Menjabat Kapolri Usai Dilantik Prabowo
A A Ukuran Teks16px

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi perbincangan pada Rabu (18/11/2026) setelah mengumumkan perluasan program Polisi Peduli Pengangguran atau POLIRAN hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini menargetkan warga yang kehilangan pekerjaan, penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda.

Dalam program ini, Bhabinkamtibmas menjadi penghubung antara pencari kerja dan perusahaan atau lembaga pelatihan vokasi. Polri berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Program ini dijalankan Korbinmas Baharkam Polri bersama pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, lembaga pelatihan swasta, dan dunia usaha.

Latar belakangnya adalah angka pengangguran yang masih tinggi. Pengangguran terbuka nasional tercatat sekitar 7,3 juta orang, dengan 12,8 juta setengah pengangguran. POLIRAN diharapkan menjadi salah satu jembatan agar warga yang menganggur bisa kembali bekerja.

Aksi Damai Dukung Kapolri di Mabes Polri

Pada hari yang sama, sekitar 350 massa dari BPI KPNPA RI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta. Mereka menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan program 100 hari Kapolri, termasuk POLIRAN.

Ketua Umum BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar menyoroti empat persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian Polri, yakni premanisme, narkotika, judi online, dan dugaan mafia pangan. Aksi tersebut berlangsung damai dan menjadi bagian dari kabar yang membuat Polri ramai diperbincangkan.

Penertiban Tambang dan Kerja Sama Lawan Hoaks

Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), Kapolri Suyudi Ario Seto menyiapkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata dan memetakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi prioritas penertiban. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 agar minimal 70 persen hasil IUP dinikmati negara.

Pada hari yang sama, Kapolri juga bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan di Gedung Rupatama Mabes Polri. Keduanya sepakat memperkuat kolaborasi komunikasi publik program pemerintah dan penanganan hoaks di ruang digital.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru