unique visitors counter
⌂ Beranda › News › KPK Dalami Dugaan Kutipan Rp50 Juta per Kecamatan untuk HUT ke-222 Klaten
News

KPK Dalami Dugaan Kutipan Rp50 Juta per Kecamatan untuk HUT ke-222 Klaten

KPK Dalami Dugaan Kutipan Rp50 Juta per Kecamatan untuk HUT ke-222 Klaten
Gedung KPK • Nusantara TV
A A Ukuran Teks16px

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan kutipan dana dari tingkat kecamatan untuk membiayai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, di sebagian kecamatan, nilai dugaan kutipan itu berkisar Rp50 juta. Keterangan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026, sehari setelah KPK memeriksa 18 camat sebagai saksi pada Rabu, 18 November 2026.

Sekitar 26 kecamatan diduga dilibatkan dalam penyediaan anggaran kegiatan tersebut. Jika nominal Rp50 juta berlaku untuk seluruh kecamatan, total dana yang perlu ditelusuri mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Namun, angka itu merupakan perhitungan berdasarkan dugaan setoran, bukan jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan KPK.

Diduga untuk Bayar EO

Dana yang diduga dikumpulkan dari kecamatan itu disebut dipakai untuk membayar jasa event organizer (EO) perayaan HUT Klaten. Penyidik juga mendalami dugaan pengadaan EO yang tidak melalui mekanisme lelang alias penunjukan langsung.

Sorotan penyidikan juga mengarah pada penyajian 9.222 porsi sop ayam yang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). KPK mendalami dugaan pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari dana yang dikumpulkan dari masing-masing kecamatan.

KPK belum memastikan apakah instruksi penggunaan anggaran itu disampaikan langsung oleh bupati kepada para camat atau melalui perantara. Penyidik masih menelusuri besaran anggaran, mekanisme pengumpulan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Bagian dari Perkara Bupati Klaten

Pendalaman ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025–2026. Perkara itu menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026 dan menetapkan tiga tersangka: Hamenang, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative. Penyidikan mencakup lima klaster dugaan korupsi, termasuk dugaan suap terkait perubahan hasil audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, serta penerimaan uang dari organisasi perangkat daerah.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru