Jaksa penuntut umum menuntut tujuh perusahaan Duta Palma Group membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,8 triliun. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
Tujuh perusahaan yang menjadi terdakwa adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Perusahaan-perusahaan itu merupakan bagian dari grup usaha milik Surya Darmadi.
Jaksa menuntut masing-masing perusahaan membayar denda Rp100 miliar, sehingga total denda mencapai Rp700 miliar. Selain itu, jaksa membebankan uang pengganti sebesar Rp81,19 triliun kepada lima perusahaan perkebunan, dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran ketujuh korporasi tersebut.
Rincian Uang Pengganti Puluhan Triliun
Lima perusahaan yang dibebani uang pengganti adalah PT Palma Satu sebesar Rp21,39 triliun, PT Kencana Amal Tani Rp20,79 triliun, PT Banyu Bening Utama Rp17,54 triliun, PT Seberida Subur Rp12,95 triliun, dan PT Panca Agro Lestari Rp8,51 triliun. Jika denda dan uang pengganti dijumlahkan, total tuntutan mencapai Rp81.895.683.549.535.
Jaksa menilai ketujuh korporasi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) melalui kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara melawan hukum di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang 2004 hingga 2022. Lima perusahaan perkebunan itu didalilkan beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan.
Dalam penghitungan kerugian, jaksa memasukkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,13 triliun dan 7,88 juta dolar AS, serta kerugian perekonomian negara sekitar Rp73,92 triliun. Penghitungan yang menggunakan mata uang asing memakai kurs Rp18.240 per dolar AS. Uang pengganti yang tidak dibayarkan diancam diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun.
Duta Palma Keberatan, Putusan Masih Menunggu Hakim
Kuasa hukum Duta Palma Group, Rinto Maha, menyampaikan keberatan atas tuntutan tersebut melalui keterangan tertulis pada Jumat, 20 November 2026. Ia mempersoalkan penghitungan kerugian perekonomian negara yang menjadi komponen terbesar dalam tuntutan, dan merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara Surya Darmadi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Perlu dicatat, perkara ini masih berupa tuntutan jaksa, bukan vonis. Majelis hakim masih harus menilai pembuktian jaksa dan pembelaan para terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara korporasi ini.