Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka itu diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat, 20 November 2026, sehari sebelum batas akhir penetapan, dan langsung ditolak keras oleh kalangan buruh.
UMP baru tersebut naik Rp407.065 atau 7,10 persen dari UMP Jakarta 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Kenaikan tahun ini lebih besar dibanding kenaikan tahun lalu yang sebesar 6,17 persen. UMP Jakarta 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan dilakukan setelah pembahasan panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha. Tiga usulan sempat mengemuka dalam pembahasan pada Kamis, 19 November 2026: pengusaha mengusulkan Rp6.047.589, pemerintah Rp6.136.941, dan unsur buruh Rp6.210.040. Gubernur akhirnya mengambil angka usulan pemerintah.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama Partai Buruh menyatakan menolak keputusan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menuntut revisi menjadi Rp6.210.040, angka usulan buruh yang dihitung dengan indeks tertentu atau alfa 1,0, dari inflasi DKI 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,67 persen.
Buruh Siapkan Surat Revisi dan Gugatan PTUN
KSPI DKI Jakarta menyatakan akan mengirim surat permintaan revisi kepada Gubernur paling lambat Senin, 23 November 2026. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, serikat buruh bersiap menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, dengan perkiraan proses sekitar 30 hari.
Penolakan itu disuarakan bersamaan dengan aksi buruh di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 20 November 2026, tepat pada hari pengumuman UMP. Massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan upah layak bagi buruh Jakarta. Aksi tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Di tingkat nasional, KSPI menuntut kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen untuk seluruh Indonesia, dengan rata-rata nasional diperkirakan 7,7 persen. Tuntutan itu dihitung dari inflasi rata-rata 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dan alfa 0,9.
Batas Penetapan Upah Minimum 2027
Hari ini, Sabtu, 21 November 2026, merupakan batas akhir penetapan UMP 2027 di seluruh Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menyampaikan tenggat tersebut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin, 16 November 2026. Setelah UMP, giliran UMSP paling lambat 26 November, UMK 25 November, dan UMSK 30 November 2026.
UMP Jakarta 2027 menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Bali mencatat kenaikan terbesar, sekitar 42,15 persen, menjadi Rp4.559.287. Di Jawa Timur, pada hari yang sama dengan pengumuman Jakarta, ratusan buruh mendatangi Kantor Gubernur Jatim di Surabaya dan menuntut UMP 2027 minimal Rp3.742.675 atau setara 100 persen kebutuhan hidup layak. Soal kebutuhan hidup layak atau KHL, versi Kemnaker dan BPS dengan metode ILO pada 2025 mencatat KHL Jakarta sebesar Rp5.898.511 per bulan. UMP 2027 yang ditetapkan secara angka berada di atas KHL tersebut, tetapi Said Iqbal tetap menyatakan UMP Januari 2027 lebih rendah daripada KHL di Jakarta. Angka KHL 2027 yang ia maksud belum terverifikasi dari sumber resmi, sehingga kedua klaim itu perlu dibaca sebagai pernyataan masing-masing pihak.