unique visitors counter
⌂ Beranda › News › UMP 2027 Diumumkan Paling Lambat 21 November, Buruh Usulkan Kenaikan hingga 9,5 Persen
News

UMP 2027 Diumumkan Paling Lambat 21 November, Buruh Usulkan Kenaikan hingga 9,5 Persen

UMP 2027 Diumumkan Paling Lambat 21 November, Buruh Usulkan Kenaikan hingga 9,5 Persen
Rekayasa Lalu Lintas Jakarta Pusat Disiapkan Saat Aksi Buruh
A A Ukuran Teks16px

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tenggat tersebut tetap berlaku, sementara kalangan buruh mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5 hingga 9,5 persen untuk tahun depan.

Batas pengumuman UMP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 29, yang mewajibkan gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November tahun berjalan. Karena tanggal 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu, pengumuman UMP 2027 secara efektif paling lambat dilakukan pada Jumat, 20 November 2026. Upah minimum yang ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Sementara itu, batas pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 adalah 25 November 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 Pasal 35 ayat 2. Setelah UMP ditetapkan, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November 2026. Selanjutnya, pada Senin, 16 November 2026, Kemnaker menerbitkan surat edaran kepada para gubernur sebagai pedoman penetapan upah minimum 2027. Pembahasan awal di tingkat kementerian ditargetkan rampung pada pekan terakhir November 2026.

Usulan Buruh 7,5 hingga 9,5 Persen

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 dengan rata-rata nasional sebesar 7,7 persen. Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan usulan kenaikan tersebut berada pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen, bergantung pada kondisi perekonomian masing-masing daerah. Batas kenaikan tertinggi sebesar 9,5 persen diusulkan untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Usulan itu dihitung dari inflasi 3,20 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,43 persen dikali indeks tertentu sebesar 0,9. Formula penghitungan upah minimum sendiri diatur dalam PP 49/2025 Pasal 26, yakni upah tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian yang dihitung dari inflasi ditambah hasil kali pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu pada rentang 0,5 sampai 0,9.

Sebagai gambaran, apabila usulan kenaikan 9,5 persen diterapkan, UMP DKI Jakarta diperkirakan meningkat dari Rp5.729.876 pada 2026 menjadi sekitar Rp6,27 juta. Angka tersebut masih sebatas simulasi berdasarkan usulan buruh dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Tidak ada satu pun angka UMP 2027 yang resmi sampai ada keputusan gubernur.

Di daerah, tuntutan buruh bahkan lebih tinggi. Serikat pekerja di Sulawesi Selatan mengajukan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 10 persen, yang berpotensi membawa UMP Sulsel dari Rp3.921.088 pada 2026 menjadi Rp4.215.170 hingga Rp4.313.197. Sementara di Jawa Barat, buruh mendesak kenaikan mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp4.122.871, jauh di atas UMP Jawa Barat saat ini yang masih berada di kisaran Rp2 juta. Hingga 11 November 2026, belum ada provinsi yang mengumumkan angka UMP 2027.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru