Batas lembur pekerja resmi naik. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 15 Oktober 2026 membolehkan lembur maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu — lebih longgar dari aturan lama yang membatasinya 3 jam sehari dan 14 jam seminggu.
Waktu Kerja Tetap 40 Jam Seminggu
UU yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 juncto UU Cipta Kerja ini mengatur waktu kerja lewat Pasal 115 ayat (1): total 40 jam seminggu, terbagi menjadi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Pekerja juga berhak beristirahat sedikitnya 30 menit setelah 4 jam bekerja berturut-turut, dan mendapat istirahat mingguan 1 hari (pola 6 hari) atau 2 hari (pola 5 hari).
Lembur Harus atas Persetujuan Pekerja
Ketentuan lembur dalam Pasal 117 ayat (1) mensyaratkan persetujuan pekerja, dan tidak berlaku bagi pemegang jabatan tertentu serta pekerja penerima upah bulanan. Adapun Pasal 116 mengatur sektor tertentu — perikanan laut, perdagangan, restoran, perhotelan dan pariwisata, pertambangan, kesehatan, dan sektor lain yang diatur peraturan, di dalam maupun luar negeri — dengan waktu kerja paling lama 8 jam sehari dan 40 jam seminggu; pekerjaan yang melampaui batas itu wajib memberi istirahat sedikitnya 2,5 jam sehari.
Tarif Upah Lembur
Untuk hari kerja biasa (Pasal 123), upah lembur dibayar 1,5 kali upah sejam pada jam pertama dan 2 kali upah sejam pada jam-jam berikutnya. Lembur di hari istirahat mingguan atau libur resmi pola 5 hari kerja (Pasal 124) dibayar 2 kali upah sejam untuk 8 jam pertama, 3 kali untuk jam kesembilan, dan 4 kali untuk jam kesepuluh hingga kedua belas. Untuk pola 6 hari kerja (Pasal 125), tarifnya 2 kali untuk 7 jam pertama, 3 kali untuk jam kedelapan, dan 4 kali untuk jam kesembilan sampai kesebelas; khusus libur resmi yang jatuh pada hari kerja terpendek, tarifnya 2 kali untuk 5 jam pertama, 3 kali untuk jam keenam, dan 4 kali untuk jam ketujuh sampai kesembilan.
Cuti Besar 2 Bulan dan Ancaman Sanksi
Hak cuti dipertegas: cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja berturut-turut dan wajib diberikan perusahaan, plus cuti besar minimal 2 bulan setelah 6 tahun bekerja berturut-turut menurut Pasal 208, kecuali ada pengaturan lain dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Di sisi sanksi, pemberi kerja yang melampaui waktu kerja tanpa memenuhi syarat dapat dikenai sanksi administratif bertingkat sampai pencabutan perizinan berusaha, dan perusahaan yang tidak membayar upah lembur terancam sanksi pidana. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menegaskan, lewat Permenaker Nomor 4 Tahun 2026, biaya penempatan pekerja migran Indonesia tidak boleh dibebankan kepada pekerja dan wajib ditanggung pemberi kerja; pelanggarnya terancam pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
