Pekerja dengan penghasilan tertentu berpeluang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Bantuan itu disalurkan sekaligus kepada pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima.
Menurut penjelasan Kemnaker, nilai tersebut setara Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan.
Syarat Administrasi dan Batas Upah
Ketentuan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.
Pelaksanaannya juga mengikuti petunjuk teknis penyaluran bantuan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut program ini bertujuan menjaga kondisi ekonomi dan kemampuan belanja pekerja.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Mereka juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Kemnaker menetapkan batas upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan bagi pekerja yang memenuhi kriteria BSU 2026.
Bagi pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat.
Nilainya dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, pekerja di daerah tanpa UMK memakai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Penghitungan upah mengacu pada penghasilan terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.
Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.
Ada sejumlah kelompok yang tidak berhak menerima bantuan ini.
Pekerja berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif tidak termasuk penerima BSU 2026.
Kemnaker juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU dilakukan.
