Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa perubahan besar dalam sistem pengupahan di Indonesia: upah minimum kini tidak lagi satu lapis, melainkan empat tingkatan.
Empat tingkatan itu adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Pembagian ini diatur dalam Pasal 137 ayat (1) undang-undang tersebut.
Dalam mekanisme penetapannya, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMSP. Sementara ayat (3) memberi kewenangan, bukan kewajiban, kepada gubernur untuk menetapkan UMK dan UMSK. Aturan ini sekaligus mengunci hierarki: UMK baru ditetapkan setelah UMP disahkan, dan nominalnya wajib lebih tinggi dari UMP.
Perhitungan Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak
Pasal 138 menempatkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu dari tiga sandaran perhitungan upah minimum, bersama kondisi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan. Data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan wajib bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik, dan lembaga yang sama ditugasi melakukan survei KHL riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pasal 139 membuka dua jalur perhitungan, yaitu formula upah minimum atau acuan KHL. Formula tersebut menggabungkan angka pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.
Yang penting, penetapan upah minimum wajib memilih nilai nominal paling tinggi di antara hasil formula dan angka KHL hasil kesepakatan dewan pengupahan daerah. Artinya, pekerja mendapat perlindungan berupa nilai tertinggi dari dua jalur perhitungan tersebut.
Peran Daerah dan Dewan Pengupahan
Pasal 134 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menyusun kebijakan pengupahan dengan kewajiban melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan. Lapisan sektoral lewat UMSP dan UMSK memberi pemerintah alat untuk menerapkan upah minimum lebih tinggi pada sektor yang dinilai mampu membayar, tanpa harus menaikkan seluruh provinsi.
Aturan teknis lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penerapan upah minimum ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5). Bagi pekerja, aturan baru ini menjadi acuan penting menjelang penetapan upah minimum tahun berikutnya, karena mekanisme empat tingkat dan patokan KHL akan menentukan besaran upah yang mereka terima.
