Tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mendapat jawaban dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia memastikan pemerintah provinsi mengupayakan kenaikan yang maksimal, sembari membuka peluang meninjau ulang pengaturan Jaga Warga yang juga dipersoalkan massa.
Soal Jaga Warga, Sultan menyatakan akan mempertimbangkan tuntutan pencabutannya. Menurutnya, pengaturan itu dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga. "Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga," jelasnya.
Ditinjau Bila Menghambat Demokratisasi
Sultan menambahkan, pengaturan Jaga Warga akan ditinjau kembali jika dalam praktiknya justru mempersulit perkembangan demokratisasi. Pernyataan itu menjadi jawaban atas salah satu tuntutan massa, selain desakan kenaikan UMP.
UMP Ditentukan Lewat Dewan Pengupahan
Untuk tuntutan upah, Sultan menjelaskan penetapan UMP mengikuti regulasi Menteri Tenaga Kerja dan dibahas di Dewan Pengupahan yang melibatkan buruh serta pengusaha. Karena mekanismenya adalah perundingan, pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak bisa memaksakan hasilnya. "Kami ini kebupaten atau provinsi itu bagaimana berundingnya kesepakatan itu sendiri? Kami tidak bisa memaksa," katanya.
Walau tidak bisa memaksa, Sultan menyatakan pihaknya mengusahakan kenaikan UMP DIY bisa maksimal, menanggapi desakan massa agar upah daerah disesuaikan dengan standar KHL.
Sampai saat ini belum ada angka UMP baru yang diumumkan, dan belum ada keputusan mengenai kelanjutan pengaturan Jaga Warga setelah peninjauan yang dijanjikan tersebut.
