Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turun langsung menemui massa aksi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa, 10 November 2026. Dengan duduk lesehan di tengah demonstran, Sultan mendengarkan aspirasi yang disampaikan Aliansi Jogja Memanggil.
Aksi unjuk rasa itu digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan elemen masyarakat sipil mendatangi Kantor Gubernur DIY sejak pukul 14.00 WIB. Sekitar pukul 15.30 WIB, Sultan akhirnya keluar dan duduk bersila menghadapi massa.
Sultan didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Membuka dialog, ia berpesan, "Kalian boleh berunjuk rasa, boleh menghaturkan keresahan kalian, tapi jangan anarkis."
Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan sembilan tuntutan. Lima di antaranya menjadi sorotan utama: pencabutan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga, pencabutan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, penetapan upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak, penuntasan kasus Stadion Mandala Krida, serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan pengemudi ojek online.
Upah dan premanisme jadi sorotan
Soal upah, perwakilan aliansi menuntut upah minimum mencapai Rp4,6 juta. Angka itu merupakan tuntutan yang disampaikan aliansi, bukan penetapan resmi upah minimum yang baru. Mereka menilai upah yang berlaku saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan hidup di Yogyakarta.
Massa juga menyoroti dugaan praktik premanisme yang dinilai belum terselesaikan. Mereka mengaitkannya dengan peristiwa di Malioboro pada 20 Oktober 2026 dan aksi 28 Oktober 2026, yang menurut klaim aliansi berujung pada penangkapan sedikitnya 34 orang.
Menanggapi tuntutan itu, Sultan menyatakan pemerintah daerah bersedia mengevaluasi aturan tentang Jaga Warga dan larangan demonstrasi di Sumbu Filosofi. Menurutnya, program Jaga Warga pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Belum ada kesepakatan konkret
Dialog tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret. Setelah pertemuan, massa melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Soal Stadion Mandala Krida, Sultan menyebut pembangunan bagian stadion yang memenuhi standar FIFA baru dapat direalisasikan pada 2028. Sebelumnya, pada awal September 2026, KPK menyampaikan bahwa pembangunan maupun renovasi stadion dapat kembali dilanjutkan. Meski dialog belum memuaskan semua pihak, momen Sultan duduk lesehan di tengah massa menjadi perhatian luas, dan aksi itu sendiri berlangsung tertib dan damai — Polda DIY mengapresiasi jalannya demonstrasi yang aman dan nyaman.
