Nama jurnalis Najwa Shihab disebut ikut menjadi sasaran penyadapan dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersama sejumlah tokoh publik lainnya seperti Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina.
Daftar 10 Nama dan Nomor Telepon Beredar di X
Dalam video yang diunggah di media sosial X pada Senin (16/11/2026), akun @Gus_Fuad_Plered mengunggah daftar sasaran penyadapan. Daftar tersebut memuat 10 nama dan nomor telepon beserta kode yang diduga berkaitan dengan penyadapan. Selain Raffi Ahmad, nama Najwa Shihab juga tercantum dalam daftar tersebut. "Selain Raffi Ahmad, @NajwaShihab juga disadap @ListyoSigitP," tulis akun @Gus_Fuad_Plered dalam keterangannya, dikutip Senin (16/11/2026). Munculnya nama Najwa menjadi perhatian karena selama ini dikenal sebagai jurnalis senior yang kerap mengkritisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Konfirmasi Bareskrim: "Jurnalis NS dan ADG"
Fakta baru ini diungkap Bareskrim Polri setelah sebelumnya nama Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, membenarkan adanya sejumlah nama publik figur yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan. "Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," kata Suhermanto kepada wartawan, dikutip Senin (16/11/2026). Penyebutan inisial jurnalis NS mengarah pada Najwa Shihab. Sementara itu, ADG juga disebut masuk dalam daftar tersebut.
Tiga Tersangka Ditahan, Satu Tahanan Rumah, Satu Kena PTDH
Kasus dugaan penyadapan ini sebelumnya menyeret empat petinggi Polri. Bareskrim menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan. Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Sasaran penyadapan diduga meluas, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.