Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum terealisasi hingga 21 November 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bantuan untuk sekitar 13,3 juta pekerja itu masih tertahan proses administrasi di Kementerian Keuangan.
Program ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV/2026, dengan setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Total Rp900.000 tersebut dibayarkan sekaligus, bukan bertahap setiap bulan.
Penyaluran Menunggu Administrasi dan Tanggal Resmi
Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia.
Meski demikian, tanggal pencairan bagi setiap penerima belum ditetapkan secara resmi.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan pemerintah.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah Anggoro Putri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan hal senada bahwa pencairan masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan.
"BSU tunggu, masih proses administrasi di Kementerian Keuangan," jelas Yassierli.
Dalam keterangan lain pada Sabtu, 14 November 2026, ia kembali meminta masyarakat bersabar menunggu proses tersebut selesai.
Yassierli juga mengingatkan agar masyarakat tidak mempercayai informasi pencairan yang belum dikonfirmasi pemerintah.
Ia menegaskan informasi yang valid hanya yang berasal dari website Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketentuan penerima mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, dengan penetapan berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang melewati verifikasi dan validasi.
Calon penerima wajib berstatus WNI dengan NIK valid dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Upah yang diterima paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan UMP/UMK setempat.
Mereka juga tidak boleh berstatus ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok prioritas.
Upah yang diperhitungkan mengacu pada data terakhir perusahaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
Untuk memastikan kelayakan, pekerja dapat memeriksa data melalui perusahaan dan layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Bagian HRD dapat membantu memastikan NIK, status kepesertaan, serta laporan upah telah sesuai.
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pengkinian data calon penerima masih dapat dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Pemeriksaan informasi juga dapat dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Namun, berdasarkan penelusuran pemberitaan pada 20 November 2026, menu pemeriksaan eligibilitas BSU 2026 belum tersedia di JMO.
Fitur yang masih aktif baru berupa pengkinian data, sehingga pengguna belum dapat memastikan status penerimaan melalui menu tersebut.
Situs resmi BSU Kemnaker juga telah menampilkan informasi pengecekan, tetapi kolom pemeriksaan penerima belum dapat digunakan ketika ditelusuri.
Melalui akun Instagram resminya pada Kamis, 19 November 2026, Kemnaker menyampaikan bahwa pengumuman jadwal masih menunggu kepastian.
Pekerja diminta menghindari tautan pendaftaran tidak resmi yang meminta biaya administrasi atau data pribadi.
Pemerintah tidak mewajibkan pendaftaran mandiri karena calon penerima ditentukan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan dan hasil verifikasi pemerintah.
