Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadwalkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 pada November hingga Desember 2026.
Program ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja, tetapi tanggal transfer belum ditetapkan.
Bantuan diberikan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus menjadi Rp900.000.
Proses administrasi dan verifikasi masih berjalan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa proses administrasi program masih berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Setelah tahap itu selesai, Kemnaker akan melanjutkan validasi dan verifikasi data calon penerima sebelum penyaluran.
Dalam keterangannya kepada Antara di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 14 November 2026, Yassierli menyatakan bantuan belum ditransfer kepada pekerja.
"Belum cair," ujar Yassierli.
Sebelumnya, pada 9 November 2026, Yassierli menyebut program BSU tahun ini menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja.
Pemerintah masih memeriksa persebaran calon penerima sekaligus mempersiapkan kebutuhan anggaran dan regulasi pelaksanaannya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui akun Instagram resminya pada 14 November 2026 juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan akan berlangsung dalam waktu dekat.
Namun, lembaga tersebut belum memberikan tanggal pencairan secara terperinci.
Untuk mekanisme distribusi, Kemnaker menyiapkan lima bank milik negara melalui jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pemerintah juga merencanakan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
Mereka juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
Persyaratan berikutnya mencakup penghasilan maksimal Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan UMP/UMK yang berlaku.
Pekerja berstatus aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima bantuan ini.
Kemnaker juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran.
Peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah, termasuk pekerja lepas, tidak masuk dalam kategori sasaran program.
Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya diperiksa oleh Kemnaker.
Karena itu, pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri.
Penerima yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
Untuk pemeriksaan status, pekerja dapat memantau situs resmi BSU Kemnaker di bsu. kemnaker.
go. id.
Portal tersebut menyediakan formulir pemeriksaan menggunakan NIK, tetapi Kemnaker menyatakan mekanisme pengecekan penerima BSU 2026 masih menunggu pengumuman resmi.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan portal pemeriksaan melalui bsu. bpjsketenagakerjaan.
go. id.
Berdasarkan informasi Kumparan, calon penerima dapat memasukkan 16 digit NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir untuk memeriksa informasi kelayakan.
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tautan palsu dan penipuan yang mengatasnamakan program BSU.
Informasi resmi dapat diperoleh melalui kanal Kemnaker dan pusat layanan 1500 630.
Pekerja juga diminta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak terverifikasi.
Sebagai perbandingan, BSU 2025 memberikan bantuan Rp600.000 untuk periode dua bulan dan disalurkan pada Juni hingga Juli 2025.
Yassierli sebelumnya menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada 20 Juli 2026 bahwa realisasi penyaluran program tersebut mencapai 95 persen dari target 15 juta penerima.