Pemerintah mengarahkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 melalui rekening bank penerima.
Kebijakan ini menggantikan skema penyaluran melalui Kantor Pos yang sebelumnya digunakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Menurutnya, langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga Hartarto.
Pengkinian Data Calon Penerima
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan membuka periode pengkinian data calon penerima BSU pada 10–14 November 2026.
Proses ini bertujuan memastikan kelengkapan dan kesesuaian informasi peserta sebelum penetapan penerima bantuan.
Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan rekening bank menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Arah penyaluran tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menyediakan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1–4 yang belum mempunyai rekening bank.
Program rekening gratis itu direncanakan meluncur pada akhir 2026.
Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi, pendataan calon penerima, serta mekanisme pelaksanaannya.
Setiap rekening baru dalam program tersebut direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program yang menyasar masyarakat kelompok desil 1–4 tersebut.
Ketentuan penerima BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Persyaratan lainnya adalah menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Besaran upah yang diperhitungkan merupakan gaji pokok dan tunjangan tetap berdasarkan laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk memastikan data kepesertaan sesuai ketentuan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua jalur pengkinian, yakni aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan situs resmi bsu.
bpjsketenagakerjaan. go.
id.
Melalui aplikasi JMO, peserta dapat memilih menu Pengkinian Data BSU pada bagian bawah halaman login.
Selanjutnya, peserta memasukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir sesuai KTP sebelum melanjutkan proses verifikasi.
Peserta juga harus mengambil atau mengunggah foto diri dan foto KTP dengan kualitas gambar yang jelas agar seluruh informasi dapat terbaca.
Data tambahan yang diperlukan mencakup nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email terbaru.
Tahap berikutnya adalah mengisi informasi rekening bank, termasuk nama bank, nama pemilik rekening, serta nomor rekening.
Setelah memastikan seluruh informasi benar, peserta mencentang pernyataan kebenaran data dan mengirimkan pengajuan.
Prosedur melalui situs BPJS Ketenagakerjaan menggunakan persyaratan serupa.
Peserta memasukkan identitas sesuai KTP, mengunggah dokumen yang diperlukan, melengkapi informasi pribadi dan rekening, kemudian mengirimkan data.
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa peserta yang tidak memperoleh menu pengkinian dan melihat pemberitahuan tidak termasuk calon penerima BSU 2026 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 bukan bagian dari kelompok calon penerima berdasarkan ketentuan tersebut.
Pengkinian informasi tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh bantuan.
Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam program BSU 2026.
