Akhirnya Kota Langsa Punya Tetangga Baru Usai Dapat Izin Mendagri Buat 5 Kabupaten Baru dengan Masing-Masing Punya Luas 2.184,40 Km²
Provinsi Aceh, negeri penuh keindahan di ujung utara Pulau Sumatera, kini semakin memperkaya peta administratifnya dengan tambahan lima kabupaten baru yang menarik.
Tak hanya itu, letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadikannya wilayah yang strategis dan berpotensi.
Dengan persetujuan resmi dari Mendagri RI, pembentukan kabupaten-kabupaten ini memberikan nuansa segar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai salah satu provinsi yang luas, Aceh telah terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, dengan total wilayah mencapai 56.839,09 km².
Dari daftar kabupaten yang baru terbentuk, salah satunya memiliki luas wilayah mencapai 2.184,40 km², berbatasan dengan Kota Langsa, serta memiliki potensi yang menarik untuk dikembangkan.
Kabupaten-kabupaten baru ini, meskipun terhitung 'muda' dalam peta administratif Aceh, sebenarnya telah ada sejak 22 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2002.
Mereka adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Jaya.
Pembentukan mereka dilakukan melalui proses yang panjang dan mendapatkan peresmian pada tanggal 10 April 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.
Masing-masing kabupaten memiliki keunikan dan potensi yang patut diperhatikan.
Kabupaten Aceh Barat Daya, misalnya, yang memiliki luas wilayah 1.882,28 km² dan berpusat di Blangpidie, menjanjikan potensi yang menarik bagi pembangunan di masa depan.
Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya dengan luas wilayah 3.416,32 km² dan pusat pemerintahan di Suka Makmue, juga memiliki daya tarik tersendiri.
Tak ketinggalan, Kabupaten Gayo Lues yang berada di bawah naungan Gunung Leuser dengan luas wilayah 5.541,28 km² dan pusat pemerintahan di Blang Kejeren, menawarkan pesona alam yang memesona serta potensi pariwisata yang belum tergali sepenuhnya.
Begitu juga dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Jaya, keduanya memiliki keunikan dan potensi yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.
Peresmian kelima kabupaten ini dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan Menteri Dalam Negeri RI saat itu dijabat oleh Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hari Sabarno.
Ini menandai awal dari babak baru bagi pemerintahan daerah di Aceh, di mana setiap kabupaten baru memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Dengan demikian, pembentukan lima kabupaten baru di Provinsi Aceh bukan hanya sekadar perubahan administratif semata, namun juga menjadi titik awal bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayahnya.
Semoga dengan adanya tambahan ini, Aceh semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
***
