Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan pemprov agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Gubernur Banten Andra Soni usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
>>> Jakbar Gencar Tekan Produksi Residu Sampah dari Sumbernya
Andra menekankan seluruh jajaran pemerintahan harus menjadi pelayan publik yang mampu memberikan solusi secara cepat. Hal ini terutama pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain pembangunan daerah, Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah bersinergi dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dua program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, kedua program itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tanggung Jawab Moral Kepala OPD
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat tanggap terhadap berbagai keluhan warga.
“Pesan Pak Gubernur Andra Soni pada saat rapim, jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden.
Ia menjelaskan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektoral. Permasalahan itu meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, kerawanan pangan, hingga dampak cuaca yang tidak menentu.
Oleh karena itu, Deden menilai perlu penguatan koordinasi lintas pemerintahan. Hal ini agar kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan selaras serta komprehensif.
