Usanguk memasuki sejarah Korea lebih jelas pada tahun 512, ketika "Samguk Sagi" mencatat penaklukan negara itu oleh jenderal Kerajaan Silla, Isabu, pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Jijeung.
Negara itu kemudian menjalin hubungan bawahan dengan kekuatan di Semenanjung Korea sebelum invasi asing berulang kali melemahkannya, dan Dinasti Goryeo (918-1392) menyerapnya sebagai wilayah dependen.
Catatan tahun 1454 dalam "Geography Section of the Annals of King Sejong" mencatat bahwa Mureung, merujuk pada Ulleungdo, dan Usan, merujuk pada Dokdo, dapat saling terlihat pada hari cerah.
Diplomasi Menegaskan Dokdo sebagai Wilayah Joseon
Serangan bajak laut Jepang membuat Ulleungdo sulit dihuni, dan Joseon menerapkan kebijakan repatriasi yang memindahkan penduduk pulau kembali ke daratan.
Pada 1693, nelayan An Yong-bok memprotes penangkapan ikan ilegal Jepang di dekat Ulleungdo, dan Jepang membawanya ke seberang laut, membawa masalah kedaulatan ke pandangan resmi.
Tiga tahun kemudian, An bepergian ke Jepang lagi dan mengangkat masalah yang sama.
Keshogunan Edo mengonfirmasi bahwa Ulleungdo dan Dokdo bukan wilayah Jepang dan mengeluarkan larangan perjalanan Jepang ke pulau-pulau itu.
Posisi itu berlanjut hingga periode modern.
Pada 1877, Dajokan Jepang, atau Dewan Negara, mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa Ulleungdo dan Dokdo tidak ada hubungannya dengan Jepang.
Joseon kemudian menjadikan administrasi pulau itu rutin.
Setelah insiden An Yong-bok, pengadilan memperkenalkan "suto" pada 1694, sebuah kebijakan inspeksi teritorial, secara teratur mengirim pejabat ke Ulleungdo untuk memeriksa medan, penduduk, dan produk lokal.
Inspektur bepergian dengan rombongan hingga 100 orang dan tinggal di pulau itu dari dua hari hingga 17 hari.
Setelah setiap misi, inspektur menyerahkan peta suto, enam di antaranya masih ada hingga hari ini.
