Majelis Nasional Prancis diperkirakan akan memberikan persetujuan akhir pada Rabu (16/7) terhadap RUU yang mengizinkan orang dewasa dengan penyakit tak tersembuhkan untuk menerima obat lethal.
Langkah ini menjadi puncak dari perdebatan panjang mengenai perawatan akhir hayat di negara tersebut.
RUU tersebut telah melewati tiga pembacaan sebelumnya di majelis rendah parlemen. Pengesahan ini akan menyelesaikan proses legislasi yang diumumkan Presiden Emmanuel Macron lebih dari tiga tahun lalu.
Ketentuan Ketat dalam RUU
RUU ini terutama mengatur bunuh diri dengan bantuan medis, di mana pasien dapat menerima dan mengonsumsi sendiri obat lethal dalam kondisi ketat.
Hanya pasien yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan yang boleh mendapat bantuan dari dokter atau perawat.
Pasien harus berusia minimal 18 tahun dan merupakan warga negara atau penduduk tetap Prancis.
Dokter harus berkonsultasi dengan tim profesional kesehatan dan memastikan pasien menderita penyakit serius dan tak tersembuhkan yang mengancam jiwa.
Pasien harus berada dalam tahap lanjut atau terminal, mengalami nyeri yang tidak dapat diredakan atau tak tertahankan, dan menginginkan obat lethal atas kemauan sendiri.
Penderitaan psikologis saja tidak memenuhi syarat, demikian pula orang dengan gangguan kejiwaan berat atau penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer.
Pasien mengajukan permintaan yang akan ditinjau dalam 15 hari, lalu dikonfirmasi setelah masa refleksi minimal dua hari.
Jika disetujui, mereka dapat mengonsumsi obat di waktu dan tempat pilihan, termasuk di rumah atau fasilitas kesehatan, dengan kehadiran orang terkasih.
Pada tanggal yang dipilih, dokter atau perawat harus memverifikasi bahwa pasien masih ingin melanjutkan dan tetap berada di dekatnya untuk mengatasi komplikasi.
Semua biaya akan ditanggung oleh sistem asuransi kesehatan nasional Prancis.
Dukungan dan Penolakan
Sebuah laporan tahun 2023 menemukan bahwa mayoritas warga Prancis mendukung legalisasi opsi akhir hayat, dan jajak pendapat menunjukkan peningkatan dukungan selama dua dekade terakhir.
Asosiasi Hak untuk Mati dengan Bermartabat menyambut baik undang-undang ini.
Presiden asosiasi, Jonathan Denis, mengatakan undang-undang ini memungkinkan orang memilih mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan secara bebas dan sadar.
Namun, kelompok penentang seperti Alliance Vita berpendapat bahwa langkah ini dapat menekan lansia dan penyandang disabilitas.
Senat yang dikuasai konservatif sebelumnya menolak RUU tersebut. Namun, dalam proses legislatif Prancis, Majelis Nasional memiliki suara akhir ketika kedua kamar berbeda pendapat.
Presiden Senat Gérard Larcher dan Perdana Menteri Sebastien Lecornu akan merujuk RUU yang telah diadopsi ke Dewan Konstitusi.
Dewan akan memiliki waktu hingga satu bulan untuk menentukan apakah RUU tersebut sesuai dengan Konstitusi. Undang-undang baru akan berlaku setelah tinjauan selesai.
Di Inggris, RUU serupa untuk melegalkan kematian dengan bantuan di Inggris dan Wales akan kembali ke Parlemen pada 11 September.
RUU tersebut sebelumnya gagal karena kehabisan waktu di sesi terakhir Parlemen.
