Istilah desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perbincangan hangat setelah pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi golongan masyarakat tertentu.
Rencana ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
>>> Pria Diamankan Usai Rekam Diam-Diam Penumpang Wanita di Stasiun Sudirman
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menilai distribusi BBM subsidi selama ini belum tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang masuk kategori mampu.
Oleh karena itu, pemerintah akan melarang pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10 di DTSEN.
Apa Itu Desil?
DTSEN merupakan basis data milik Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam DTSEN, desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.
>>> KPA Tangerang Temukan 203 Kasus HIV, 164 Warga Lokal
Data ini menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) atau subsidi pemerintah.
Purbaya menjelaskan, pembatasan ini tidak akan langsung diterapkan, melainkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.
"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10.
Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya.
>>> Kemendagri Buka Magang Batch 3 2026, Simak Jadwal dan Syarat Pendaftaran
Ia juga menambahkan bahwa sistem Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung implementasi kebijakan ini.
