Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin merilis aturan yang diusulkan untuk menetapkan biaya lebih dari Rp1,6 miliar (US$103.265) untuk visa H-1B baru bagi pekerja asing terampil.
Langkah ini merupakan upaya untuk menjadikan biaya tersebut permanen setelah sebelumnya sempat diblokir pengadilan.
>>> Sanksi AFC, Laga Persib vs Manila Digger Digelar Tanpa Penonton
Biaya itu pertama kali diberlakukan Trump melalui proklamasi sementara tahun lalu, yang secara drastis menaikkan biaya visa yang banyak digunakan di sektor teknologi, pendidikan, dan riset.
Namun, pada Juni lalu, hakim federal memutuskan biaya tersebut ilegal dan memblokir pemerintah untuk memungutnya.
Pengadilan banding di Boston sedang meninjau keputusan itu, sementara pengadilan lain mempertimbangkan apakah hakim di Washington, D. C.
, telah tepat menolak gugatan terhadap biaya tersebut oleh kelompok bisnis besar.
Proklamasi Trump yang dikeluarkan pada 2025 akan berakhir pada September, tetapi mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) untuk mengadopsi peraturan agar biaya itu permanen.
Usulan biaya sebesar US$103.265 oleh DHS diposting di Federal Register pada Senin dan akan dipublikasikan secara resmi pada Selasa.
Aturan ini memulai periode komentar publik selama 30 hari dan dapat diselesaikan pada akhir tahun.
Program H-1B memungkinkan perusahaan AS mempekerjakan pekerja asing dengan pelatihan di bidang khusus, dengan kuota 65.000 visa per tahun, ditambah 20.000 untuk pekerja dengan gelar lanjutan, berlaku selama tiga hingga enam tahun.
Perdebatan soal program visa
Trump dan kritikus lainnya mengatakan program H-1B disalahgunakan oleh banyak perusahaan yang mengganti pekerja Amerika dengan tenaga kerja asing yang lebih murah.
Namun, kelompok bisnis dan banyak perusahaan menyatakan program visa ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan pekerja Amerika yang berkualifikasi dan memungkinkan bisnis AS merekrut talenta terbaik.
