Siapa dr. Sri Kurnia Yati? Direktur RSUD Padang yang Dinonaktifkan Usai Telantarkan Warga dengan KIS Hingga Meninggal

tanda tanya-pixabay-
Siapa dr. Sri Kurnia Yati? Direktur RSUD Padang yang Dinonaktifkan Usai Telantarkan Warga dengan KIS Hingga Meninggal
Tragedi RSUD Padang: Direktur dan Sejumlah Pejabat Dicopot Usai Warga dengan KIS Meninggal Ditelantarkan
Sebuah insiden memilukan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasyidin Padang, Sumatera Barat. Seorang warga bernama Desi Erianti meninggal dunia setelah ditolak masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut. Tragedi ini berujung pada pencopotan sejumlah pejabat penting di lingkungan RSUD Padang, termasuk direktur utamanya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi mengumumkan pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatan terhadap dr. Desy Susanty selaku Direktur RSUD Rasyidin Padang. Selain itu, beberapa pejabat lainnya seperti Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan, serta Kepala Seksi Keperawatan juga turut dicopot dari posisinya.
“Betul. Per hari ini kita nonaktifkan,” ujar Fadly Amran . Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menegakkan standar pelayanan publik yang layak, khususnya di sektor kesehatan.
Keluarga Menangis, Korban Ditolak Meski Bawa Kartu KIS
Menurut keterangan keluarga, Desi Erianti mulai merasakan gangguan pernapasan sejak Sabtu (31/5/2025) dinihari. Ia kemudian dibawa ke RSUD Rasyidin Padang, rumah sakit rujukan yang seharusnya menerima pasien dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sayangnya, alih-alih mendapat pertolongan medis, Desi justru ditolak karena dianggap tidak termasuk kasus darurat (emergency).
Setelah ditolak dari rumah sakit milik pemerintah tersebut, keluarga membawa Desi ke rumah sakit swasta terdekat. Namun, nyawanya tak dapat diselamatkan. Kabar kematian Desi pun menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat luas.
Pemkot Tegaskan Komitmen Evaluasi Layanan Kesehatan
Fadly Amran menegaskan bahwa langkah pemberhentian para pejabat di RSUD Padang bukanlah sekadar reaksi emosional, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk membenahi mutu layanan kesehatan di Kota Padang. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
"Kami terbuka terhadap kritik. Ini adalah refleksi dari niat baik kami untuk terus berbenah. Tentu tidak semua bisa diselesaikan sekaligus, tapi tragedi ini harus menjadi peringatan keras bahwa nyawa manusia adalah prioritas utama," ucapnya.
Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ketidakberdayaan sistem dalam menjaga hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan bermartabat.
dr. Sri Kurnia Yati Tunjuk Plh Direktur RSUD Padang
Untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat, Wali Kota Padang menunjuk dr. Sri Kurnia Yati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur RSUD Rasyidin. Penunjukan ini bersifat sementara hingga proses investigasi dan evaluasi menyeluruh selesai dilakukan.
Selain direktur, jabatan Kabid dan Kasi yang kosong akibat pemberhentian juga akan diisi oleh pelaksana harian dari internal rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar roda pelayanan tetap berjalan lancar meskipun sedang dalam masa pembenahan struktur kepemimpinan.
Respons Masyarakat dan Permintaan Agar Kasus Diusut Tuntas
Tragedi ini menuai banyak respons dari masyarakat dan kalangan aktivis kesehatan. Banyak pihak mengecam keras penolakan terhadap pasien yang telah memenuhi persyaratan administrasi, yakni memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang merupakan program pemerintah pusat dalam upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Masyarakat meminta agar kasus ini diusut tuntas dan menjadi momentum untuk mereformasi sistem layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah. "Ini bukan hanya soal satu nyawa, tapi tentang kesadaran kolektif bahwa setiap warga negara berhak atas hidup yang layak dan aman," kata salah seorang pegiat kesehatan lokal.
Perlu Reformasi Sistem dan Budaya Kerja di Rumah Sakit
Insiden penolakan pasien gawat darurat di RSUD Padang mengungkap adanya potensi kerusakan sistematis dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Mulai dari sikap petugas frontliner, mekanisme triase, hingga koordinasi antarbagian di dalam rumah sakit.