Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah segera mencari solusi atas berbagai kendala yang mempersempit ruang investasi di wilayah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo Arifin Kilo menyampaikan hal itu usai mengevaluasi program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sepanjang 2026.
Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja. Tujuannya memastikan program daerah berjalan optimal.
Arifin mengatakan langkah itu juga untuk memperkuat hubungan kemitraan yang dinamis antara DPRD dan dinas terkait.
Melalui fungsi pengawasan yang ketat, DPRD berkomitmen mengawal setiap kebijakan dan pelaksanaan program. Hal ini agar tetap pada koridor yang tepat dan berdampak positif bagi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas PTSP menyampaikan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran. Minimnya alokasi anggaran dinilai mempersempit ruang gerak dinas dalam memberikan stimulus bagi investor luar.
Komisi II DPRD prihatin terhadap keluhan dan aspirasi yang disampaikan pihak dinas mengenai kendala operasional tersebut.
Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan dan merangkum seluruh poin krusial yang menjadi hambatan dalam sektor pelayanan investasi.
“Dinas PTSP sebagai mitra Komisi II DPRD. Kami mengevaluasi semua program yang sudah dilaksanakan di tahun 2026.
Ada beberapa hal yang muncul dari 'curhatan-curhatan' pihak dinas, khususnya tentang anggaran. Bagaimana mereka akan bergerak untuk memberikan stimulus pada kegiatan investasi di daerah ini,” kata Arifin.
DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.
Hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan pemerintah daerah.
Pertemuan itu guna membahas hasil evaluasi sekaligus merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada penguatan sektor investasi daerah.
“Kita cari kendala yang menghambat atau mempersempit ruang investasi agar kembali leluasa dan memberi dampak ekonomi makro bagi daerah,” kata Arifin.
DPRD menegaskan daya rangsang investasi di Kabupaten Gorontalo tidak boleh melemah hanya karena persoalan anggaran.
Karena itu, hasil evaluasi dan rangkuman aspirasi tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk dibahas bersama dalam mencari solusi konkret.
