Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluarkan peringatan terkait maraknya tautan palsu pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM tahun 2026 yang beredar di media sosial.
Informasi hoaks tersebut terdeteksi sejak Februari hingga Mei 2026, dengan tawaran dana bantuan antara Rp5 juta hingga Rp50 juta.
Pelaku penipuan mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan nomor Telegram aktif melalui situs tidak resmi yang mencatut nama institusi pemerintah dan foto Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Modus Penipuan dan Imbauan
Kementerian UMKM menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak benar dan terindikasi sebagai upaya penipuan.
Masyarakat diminta selalu melakukan verifikasi keabsahan program melalui saluran komunikasi resmi pemerintah.
"Harap hati-hati dan bijak dalam menggunakan data pribadi. Informasi resmi hanya melalui kanal media sosial Kementerian UMKM dan website resmi umkm.
go. id," tulis Kementerian UMKM dalam pernyataan resmi.
Berdasarkan penelusuran, terdapat tiga variasi hoaks serupa yang beredar sepanjang awal tahun 2026, termasuk pengumuman palsu dengan batas waktu pendaftaran fiktif per 1 April 2026.
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo juga menemukan unggahan hoaks dari akun Facebook "Bantuan terkini 2026" terkait pendaftaran BLT ibu hamil senilai Rp3 juta per tahun.
Tautan tersebut mengarah pada situs pemintaan data pribadi, padahal pendaftaran resmi jaminan sosial ibu hamil dilakukan melalui pemerintah desa atau aplikasi Cek Bansos.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merealisasikan penyaluran BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap kedua senilai Rp2,508 miliar kepada 2.508 buruh pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk Rungkut II di Surabaya pada Sabtu (9/5/2026).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa buruh pabrik rokok memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau dan menggerakkan perekonomian daerah.
"Karena itu pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan penguatan kesejahteraan bagi para pekerja," ujar Khofifah.
Bantuan tunai sebesar Rp1 juta per pekerja diserahkan langsung untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja industri hasil tembakau.
Penyaluran ini merupakan bagian dari total anggaran bantuan sosial Pemprov Jatim tahun 2026 yang mencapai Rp171,269 miliar.
Program BLT DBHCHT diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Di Kota Surabaya, program BLT DBHCHT tahun ini menyasar 3.841 pekerja di tiga perusahaan dengan total bantuan Rp3,841 miliar.
Secara keseluruhan, stimulus ekonomi ini menjangkau 10.324 pekerja di 65 perusahaan rokok yang tersebar di 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur melalui koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Khofifah berpesan agar bantuan digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga dan kesejahteraan bersama.
Pemerintah provinsi memastikan penyaluran dana dilakukan secara transparan melalui kerja sama dengan perbankan dan serikat pekerja, sesuai dengan program Jatim Sejahtera untuk memperkuat perlindungan sosial.
Kementerian UMKM juga mengingatkan bahwa pelaku penipuan kerap memanfaatkan saluran digital non-resmi untuk menjanjikan program hibah fiktif.
Masyarakat diminta melakukan verifikasi berkala mengenai keabsahan program kerja melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah.
