Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian Untayana, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak berhenti pada tahap skrining kesehatan setelah ditemukan hampir 40 ribu warga berisiko stroke.
Justin menyebut temuan sekitar 39.652 warga Jakarta berusia di atas 40 tahun yang berisiko stroke harus menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI.
>>> Pesan Bos BCA untuk Calon Gubernur BI: Jaga Stabilitas dan Dorong Pertumbuhan
Ia menekankan perlunya memperkuat sistem tindak lanjut pasca skrining kesehatan.
Menurut Justin, program cek kesehatan gratis (CKG) tidak boleh hanya berfungsi sebagai pendataan.
Warga yang terdeteksi hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi harus mendapatkan pendampingan, pengobatan, dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.
"Jangan sampai CKG hanya menjadi kegiatan pendataan belaka, sementara warga dengan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi dibiarkan tanpa pendampingan dan pengobatan berkelanjutan," ujar Justin, Selasa (28/7/2026).
Justin juga mendorong Pemprov Jakarta segera melakukan tindak lanjut berbasis nama dan alamat terhadap warga yang teridentifikasi berisiko.
>>> Bahlil Pastikan Subsidi BPDP untuk B50 Aman Meski Harga Minyak Tinggi
Langkah tersebut meliputi pemeriksaan lanjutan, pemberian obat rutin, serta pemantauan tekanan darah dan kadar gula darah melalui puskesmas.
Ia meminta upaya pencegahan stroke diperkuat melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), kunjungan aktif tenaga kesehatan, edukasi pola makan sehat, dan penyediaan ruang publik yang mendukung aktivitas fisik.
Politikus PSI itu menegaskan bahwa Pemprov harus memastikan warga berisiko mendapatkan pemeriksaan lanjutan, obat rutin, serta pemantauan berkala di puskesmas.
Komisi E DPRD DKI Jakarta akan meminta Dinas Kesehatan menetapkan indikator yang jelas dalam penanganan warga berisiko stroke.
Menurut Justin, keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari jumlah warga yang berhasil dikendalikan faktor risikonya, bukan dari banyaknya peserta skrining.
>>> Mitchell Baker dan Mathew Baker Bersaudara? Ini Fakta Sebenarnya
"Pemprov harus dinilai dari keberhasilan mencegah stroke, bukan hanya dari banyaknya warga yang diperiksa," pungkasnya.
