Pemerintah Myanmar yang didukung militer menolak seruan baru ASEAN untuk membebaskan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi tanpa syarat.
Kementerian luar negeri Myanmar juga menilai kehadiran utusan khusus ASEAN tidak lagi diperlukan.
Presiden Min Aung Hlaing, yang merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil Suu Kyi pada 2021, berupaya mendapatkan legitimasi politik dan melanjutkan hubungan dengan ASEAN.
ASEAN meluncurkan rencana perdamaian untuk Myanmar pada April 2021 guna mengakhiri permusuhan dan memulai dialog antar pihak yang bertikai, difasilitasi oleh utusan khusus.
Min Aung Hlaing sejak itu dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi karena tidak mematuhi rencana tersebut.
Dalam upaya meredakan kritik, pemerintah mengizinkan perwakilan Komite Internasional Palang Merah mengunjungi Suu Kyi yang berusia 81 tahun pekan lalu.
Ini merupakan kontak pertama dengan organisasi kemanusiaan internasional independen sejak penahanannya lima tahun lalu.
Suu Kyi menjalani hukuman dalam tahanan rumah di lokasi yang dirahasiakan di ibu kota Naypyitaw, dengan tuduhan yang dianggap bermotif politik oleh para pendukung dan kelompok hak asasi.
Ketua ASEAN saat ini, Filipina, menyambut pertemuan tersebut sebagai langkah menuju dialog dan rekonsiliasi pada Jumat, sambil mendesak akses yang lebih besar ke tahanan politik dan mengulangi seruan untuk pembebasan Suu Kyi secara penuh dan tanpa syarat.
Pernyataan kementerian luar negeri Myanmar pada Sabtu malam mengkritik seruan itu.
"Meskipun pemerintah telah meringankan hukumannya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, masalah pembebasan penuh dan tanpa syarat hanya akan dilakukan sesuai dengan hukum," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga mengatakan pemerintah akan terus bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN saat ini, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro, tetapi tidak melihat perlunya melanjutkan jalur itu ketika Singapura mengambil alih pada 1 Januari 2027.
"Saat ini, pemerintah yang muncul dari pemilihan umum multipartai yang mencerminkan keinginan tulus rakyat, telah memikul tanggung jawab negara," kata pernyataan itu.
Dalam pidato lebih dari tiga bulan setelah dilantik sebagai presiden setelah pemilu, Min Aung Hlaing menolak rencana perdamaian ASEAN, dengan mengatakan beberapa negara anggota telah mendiskriminasi Myanmar dan akan menanggapinya berdasarkan kasus per kasus.
Para kritikus menolak pemilu yang diadakan pada Desember dan Januari sebagai palsu, dirancang untuk memperkuat cengkeraman militer sambil secara pura-pura memulihkan pemerintahan sipil.
