Konsep keadilan sosial telah dirumuskan para pendiri bangsa sejak proklamasi kemerdekaan. Keadilan sosial berarti masyarakat adil dan makmur, bahagia untuk semua, tanpa penghinaan, penindasan, dan penghisapan.
Menurut Bung Karno, keadilan sosial dapat dicapai melalui Trisakti: kedaulatan politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Ciri ekonomi yang berkeadilan sosial adalah tanpa kemiskinan dan tanpa kapitalisme.
Untuk menuju ke sana, rujukan utamanya adalah berdikari, atau berdiri di atas kaki sendiri, yang kini sering disebut kemandirian.
Tanpa kedaulatan dan kemandirian, keadilan sosial sulit tercapai.
Kemandirian dimaksud adalah kemampuan berproduksi dengan menggunakan modal dalam negeri, tenaga kerja dalam negeri, serta memanfaatkan pasar yang luas, terutama di dalam negeri.
Itu di antaranya upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai keadilan sosial.
Prinsip Equality dan Equity
Esensi keadilan sosial mengandung dua prinsip, yakni equality dan equity.
Equality berarti setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tidak dibedakan menurut kelas sosial atau ras.
Equity berarti tidak boleh ada kesenjangan apa pun di negeri ini. Ada keberpihakan dari yang kuat kepada yang lemah, dari kaum elite terhadap kawula alit.
Setidaknya terdapat empat hal yang mencerminkan rasa keadilan. Pertama, tidak ada keberpihakan dalam menangani dan memutus perkara.
Kedua, tidak menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Ketiga, tidak mengambil atau mengurangi hak orang lain.
Keempat, tidak berlaku zalim, artinya tidak menindas dan tidak berlaku sewenang-wenang. Dengan demikian, keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
