Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta percepatan izin alih fungsi lahan sawah di Jawa Tengah untuk pembangunan jalur pipa gas — bahkan menargetkan prosesnya selesai dalam waktu satu minggu.
Lahan yang dimaksud adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 5 hingga 15 hektare yang berada di wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas). Lahan itu dibutuhkan sebagai jalur yang akan dilintasi pipa gas.
Percepatan izin dibahas dalam pertemuan Amran dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Kantor Kementerian Pertanian, Senin, 9 November 2026.
“Saya sudah minta percepat, bila perlu, bila perlu dalam waktu singkat diselesaikan. Di (Kementerian) Pertanian enggak ada masalah, enggak ada. Kalau bisa satu minggu, satu minggu. Karena kan rakyat menunggu,” ujar Amran.
Target Selesai Sebelum Akhir 2026
Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan dirinya mengawal langsung penerbitan Surat Keputusan (SK) tersebut. “Justru saya yang kejar padahal saya menandatangani SK-nya. Kalau bisa sebelum berakhir 2026,” katanya.
Permohonan penggunaan sebagian lahan LP2B itu disampaikan Kementerian ESDM untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional. Koordinasi dua kementerian ini diharapkan membuat kegiatan eksplorasi dan produksi berjalan optimal.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar kegiatan eksplorasi maupun produksi dapat segera berjalan sambil menunggu izin resmi diterbitkan.
Penyederhanaan Izin Hulu Migas
Langkah percepatan ini sejalan dengan dorongan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyederhanakan perizinan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam Rancangan Undang-Undang Migas — lembaga yang dirancang menjadi pintu tunggal pengurusan perizinan kegiatan hulu migas.
Dengan izin yang dikebut, pemerintah berharap proyek infrastruktur gas di Jawa Tengah bisa segera berjalan dan menopang target ketahanan energi nasional, tanpa membuat masyarakat menunggu terlalu lama.
