Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa serangan siber terhadap perbankan dan sistem pembayaran digital kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan perekonomian nasional.
Peringatan itu disampaikan Bamsoet — sapaan akrabnya — usai menghadiri Rapat Bidang I Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Bamsoet, gangguan pada sektor keuangan bukan lagi sekadar persoalan teknis. Serangan terhadap bank besar, penyedia sistem pembayaran, atau pusat data bisa memicu kepanikan masyarakat, menghambat transaksi, dan meruntuhkan kepercayaan publik.
“Ketahanan siber harus ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Negara yang kuat bukan hanya mampu menjaga wilayahnya di darat, laut, dan udara, tetapi juga harus mampu melindungi ruang digitalnya,” ujar Bamsoet.
Data Serangan Siber yang Mengkhawatirkan
Bamsoet mengutip data Bank Indonesia: volume pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, naik 28,69 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Semakin besar transaksi digital, semakin luas pula permukaan serangan.
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 3,2 miliar anomali trafik siber sepanjang 1 Januari hingga 12 Oktober 2026, dengan 95,94 persen di antaranya berupa malware. Dalam pemantauan 24 jam pada 7 November 2026, terdeteksi sekitar 350.600 aktivitas ancaman.
Sementara itu, data FortiGuard Labs milik Fortinet mencatat 1,6 juta serangan berhasil diblokir dalam 24 jam hingga Senin, 9 November 2026, dengan sektor perbankan, keuangan, dan asuransi sebagai target utama — sekitar 761.000 ancaman. Juru bicara BSSN Prabaswari menegaskan angka tersebut merupakan percobaan serangan yang terdeteksi, bukan jumlah insiden yang benar-benar terjadi.
Langkah Penguatan yang Disiapkan
BSSN menyatakan telah menyiapkan mitigasi, antara lain kesiagaan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk sektor keuangan, pelatihan sumber daya manusia keamanan siber, dan penerbitan imbauan keamanan secara rutin.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan pedoman ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Bamsoet menegaskan Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah layanan publik lumpuh atau data nasabah bocor.
