Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat keberlanjutan program pertanian terpadu di dataran tinggi melalui komitmen bersama dengan 14 kabupaten untuk periode 2027-2029.
Langkah itu dibahas dalam Workshop Nasional Exit Strategy Proyek UPLAND di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 14-16 Oktober 2026.
Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan ini melibatkan para bupati dari wilayah sasaran serta dua lembaga pendanaan internasional, yaitu International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB).
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menegaskan bahwa berakhirnya masa proyek tidak berarti dukungan pembangunan pertanian harus berhenti.
Pemerintah daerah diharapkan meneruskan program secara mandiri agar investasi yang telah dilakukan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.
"Keberlanjutan Proyek UPLAND merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di dataran tinggi.
Kami mengharapkan keberlanjutan program ini dapat terus dikawal secara konsisten melalui komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/10/2026).
Hermanto menambahkan bahwa infrastruktur, kelembagaan, dan inovasi yang dikembangkan selama proyek berlangsung perlu terus dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian serta pendapatan petani.
Fokus Proyek UPLAND
UPLAND atau The Development of Integrated Farming System in Upland Areas menerapkan sistem pertanian terpadu yang menghubungkan produksi di tingkat usaha tani dengan pengolahan hasil, penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembiayaan, dan pemasaran.
Program ini juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Integrasi dari hulu hingga hilir ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas dataran tinggi.
Melalui pendekatan tersebut, petani didorong tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari pengolahan dan pemasaran produk pertanian.
Pejabat Pembuat Komitmen Proyek UPLAND Risda Sinaga menekankan perlunya konsolidasi strategi keberlanjutan agar aset dan program tetap berfungsi setelah proyek berakhir.
Cakupannya meliputi pemanfaatan infrastruktur pertanian, penggunaan alsintan, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta kelanjutan akses pembiayaan mikro.
Sementara itu, Project Manager UPLAND Kementan Muhammad Ikhwan berharap pemerintah daerah hingga tingkat desa dapat menjaga dan meneruskan hasil pembangunan yang telah dicapai melalui program tersebut.
Sebagai langkah konkret, Kementan bersama para bupati dari 14 kabupaten menandatangani Naskah Komitmen Bersama Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu untuk periode 2027-2029.
Penandatanganan itu disertai penyerahan dokumen Roadmap UPLAND sebagai pedoman strategis keberlanjutan program.
Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola hasil pembangunan serta menjaga agar program yang sudah berjalan tetap memberikan manfaat bagi petani.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kementan memberikan UPLAND Award 2026 kepada tiga kabupaten atas pengembangan komoditas unggulan daerah.
Kabupaten Magelang meraih penghargaan Pengembangan Agribisnis Padi Organik Berkelanjutan.
Kabupaten Garut menerima penghargaan Agribisnis Kentang Berdaya Saing, sedangkan Kabupaten Banjarnegara memperoleh penghargaan Peternakan Domba Batur Terintegrasi.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat produktivitas, nilai tambah, kelembagaan, dan keberlanjutan usaha pertanian.
