Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, meminta PT Pertamina (Persero) menambah kapal pengangkut BBM.
Permintaan itu terutama ditujukan untuk memperlancar pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali.
Dalam keterangan resmi pada Jumat (16/10/2026), Bahlil menyampaikan bahwa laporan Pertamina menunjukkan ketahanan stok BBM nasional berada di kisaran 16-18 hari.
Menurutnya, persediaan nasional masih mencukupi kebutuhan masyarakat dalam periode tersebut.
"Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman," ujar Bahlil.
Distribusi Jadi Persoalan Utama
Pemerintah menilai persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan BBM atau operasional kilang, melainkan pada jalur distribusi.
Bali menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena pengiriman BBM dari Jawa Timur bergantung pada jalur laut.
Bahlil menyebut keterbatasan kelancaran pengiriman membuat penambahan armada kapal diperlukan agar distribusi dapat menjangkau daerah tujuan.
Gangguan pada pengangkutan laut berpotensi memengaruhi penyaluran BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Stoknya enggak ada masalah, dan kilangnya enggak ada masalah, yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal," kata Bahlil.
Selain stok nasional, Bahlil menyebut ketahanan BBM jenis RON 90 masih berada di bawah 20 hari.
Kondisi itu antara lain dipengaruhi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM dengan angka oktan lebih tinggi ke RON 90.
Pemerintah menilai ketahanan stok RON 90 masih dalam batas aman.
Bahlil memperkirakan persediaan jenis BBM tersebut dapat kembali mencapai ketahanan 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan.
Perkembangan konsumsi dan distribusi tetap menjadi faktor yang perlu dipantau.
Di sisi lain, pemerintah memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan.
Bahlil meminta aparat menindak pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan kendaraan bertangki modifikasi yang kemudian menjual kembali BBM tersebut dengan harga industri.
Pengawasan itu ditujukan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukan dan dapat diakses masyarakat yang berhak.
Pemerintah juga mendorong kelancaran distribusi agar ketersediaan stok nasional dapat diikuti pasokan yang memadai di tingkat daerah.
