Para perwakilan AMPB bahkan diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI. Inti dari tuntutan mereka adalah desakan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebuah regulasi yang dinilai krusial untuk memberantas korupsi dan ketidakadilan hukum di Indonesia.
Audiensi tersebut membuahkan hasil yang positif. Pihak DPR memberikan jaminan dan berjanji akan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Merespons janji tersebut, massa AMPB yang mayoritas terdiri dari elemen masyarakat yang vokal, secara sukarela membubarkan diri. Situasi di sekitar kompleks parlemen sempat kondusif, menandakan bahwa dialog sipil masih dapat berjalan dengan baik.
Penyusup Memicu Kerusuhan, Warga Bendungan Hilir Terpojok
Kondisi damai tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Seusai pembubaran massa utama, sekelompok orang yang tidak dikenal identitasnya mulai bergerak masuk ke wilayah pemukiman di sekitar Jalan Pejompongan Raya. Kehadiran mereka bukanlah untuk melanjutkan aspirasi, melainkan membawa niat destruktif.
Kelompok penyusup ini mulai memicu kerusuhan, membakar ban, dan merusak fasilitas umum. Ketika warga setempat yang merasa terancam mencoba mempertahankan lingkungan mereka, bentrokan fisik tak terelakkan lagi terjadi. Dalam kekacauan itulah, Bambang Setiyawan diduga kuat menjadi sasaran penganiayaan oleh kelompok perusuh tersebut.
Kesaksian Ketua RT: "Berkelakuan Seperti Binatang"
Aban Sobandi, Ketua RT 02 RW 06 Bendungan Hilir, yang berada di garis depan saat kericuhan terjadi, memberikan kesaksian yang memilukan. Ia menegaskan bahwa korban jiwa dalam insiden ini adalah murni warga sipil, bukan peserta demonstrasi.
"Memakan korban jiwa, satu orang. Akibat penyusup, mereka berkelakuan seperti binatang," ujar Aban dengan nada tinggi saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026).
Lebih lanjut, Aban menyoroti pola yang aneh dalam penanganan aksi kali ini. Ia menduga adanya upaya sistematis untuk mengadu domba warga dengan pendemo. "Penanganan demo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Yang turun ke lapangan adalah orang-orang yang tidak diketahui identitasnya, seolah-olah warga sengaja diadu domba," jelasnya.
