Pemerintah Amerika Serikat menetapkan penggunaan istilah baru super intelligence untuk menggantikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dokumen resminya.
Kebijakan ini disampaikan Presiden Donald Trump dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (22/9/2026).
Trump menjelaskan penolakan penggunaan kata buatan karena dinilai dapat memberi kesan bahwa teknologi tersebut tidak nyata.
Ia menilai pengubahan istilah ini jauh lebih mencerminkan akurasi perkembangan teknologi modern.
"Kata 'artificial' (buatan) membuatnya terasa palsu. Padahal bukan, justru hal itu luar biasa," kata Donald Trump, Presiden AS.
Penggunaan istilah baru tersebut diharapkan dapat diadopsi oleh negara-negara lain.
Langkah penetapan istilah baru ini bertepatan dengan menguatnya perdebatan antarpemimpin dunia mengenai regulasi dan pengawasan risiko kecerdasan buatan.
"Super Intelligence terdengar jauh lebih baik dan jauh lebih akurat," kata Donald Trump, Presiden AS.
Penolakan Regulasi Ketat
Di tengah kekhawatiran global bahwa kecerdasan buatan bisa berkembang di luar kendali manusia, pemerintah Amerika Serikat menegaskan penolakan terhadap mekanisme pengawasan ketat.
Trump menyatakan negaranya memilih mendukung pertumbuhan teknologi secara terbuka.
"Amerika Serikat sepenuhnya menolak segala upaya untuk membangun skema globalis guna mengendalikan kecerdasan buatan," kata Donald Trump, Presiden AS.
Pemerintah AS berencana mengandalkan kerangka hukum nasional serta lembaga penegak hukum untuk menangani potensi penyalahgunaan.
Trump memandang pengembangan teknologi ini sebagai medan persaingan global yang krusial.
"Setiap teknologi besar yang baru selalu membawa tantangan, dan super intelligence tidak terkecuali," kata Donald Trump, Presiden AS.
Kritik dan peringatan bahaya regulasi kecerdasan buatan direspons oleh pemerintah AS dengan membandingkannya pada isu pemanasan global.
Trump optimis AS masih memimpin persaingan teknologi mengungguli China.
"Orang-orang yang sama yang mengatakan kita semua akan mati dalam 12 tahun karena pemanasan global ...
sekarang mengatakan AI akan membunuh kita semua, robot akan menyerang kita, dan semuanya akan menjadi bencana total," kata Donald Trump, Presiden AS.
Kebijakan penolakan regulasi ketat ini berlawanan dengan dorongan lebih dari 20 negara, terutama dari Eropa, yang mengusulkan aturan keselamatan mengikat.
Sikap penolakan serupa juga diambil oleh China sebagai salah satu pengembang utama teknologi tersebut.
Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan pandangan berbeda terkait tata kelola teknologi ini.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mendorong penetapan standar global pada G20 tahun 2027, sementara Presiden Perancis Emmanuel Macron menginginkan model AI sumber terbuka agar negara-negara tidak bergantung pada kekuatan besar.
"Saya tidak ingin siapa pun menjadi negara bawahan salah satu kekuatan besar," kata Emmanuel Macron, Presiden Perancis.
Melihat kesenjangan kebijakan antarnegara, pihak Majelis Umum PBB mendorong dialog terbuka antara dua kekuatan utama.
Jalur komunikasi khusus dinilai penting untuk mencegah eskalasi risiko teknologi.
"Pemerintah dengan kemampuan AI terbesar memiliki tanggung jawab terbesar kepada umat manusia untuk membangun jalur dialog," kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.
