Pemerintah Amerika Serikat menetapkan penggunaan istilah baru super intelligence untuk menggantikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dokumen resminya.
Kebijakan ini disampaikan Presiden Donald Trump dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (22/9/2026).
Trump menjelaskan penolakan penggunaan kata buatan karena dinilai dapat memberi kesan bahwa teknologi tersebut tidak nyata.
Ia menilai pengubahan istilah ini jauh lebih mencerminkan akurasi perkembangan teknologi modern.
"Kata 'artificial' (buatan) membuatnya terasa palsu. Padahal bukan, justru hal itu luar biasa," kata Donald Trump, Presiden AS.
Penggunaan istilah baru tersebut diharapkan dapat diadopsi oleh negara-negara lain.
Langkah penetapan istilah baru ini bertepatan dengan menguatnya perdebatan antarpemimpin dunia mengenai regulasi dan pengawasan risiko kecerdasan buatan.
"Super Intelligence terdengar jauh lebih baik dan jauh lebih akurat," kata Donald Trump, Presiden AS.
Penolakan Regulasi Ketat
Di tengah kekhawatiran global bahwa kecerdasan buatan bisa berkembang di luar kendali manusia, pemerintah Amerika Serikat menegaskan penolakan terhadap mekanisme pengawasan ketat.
Trump menyatakan negaranya memilih mendukung pertumbuhan teknologi secara terbuka.
"Amerika Serikat sepenuhnya menolak segala upaya untuk membangun skema globalis guna mengendalikan kecerdasan buatan," kata Donald Trump, Presiden AS.
Pemerintah AS berencana mengandalkan kerangka hukum nasional serta lembaga penegak hukum untuk menangani potensi penyalahgunaan.
Trump memandang pengembangan teknologi ini sebagai medan persaingan global yang krusial.
"Setiap teknologi besar yang baru selalu membawa tantangan, dan super intelligence tidak terkecuali," kata Donald Trump, Presiden AS.
Kritik dan peringatan bahaya regulasi kecerdasan buatan direspons oleh pemerintah AS dengan membandingkannya pada isu pemanasan global.
