Wartawan dari tiga media yang dilarang masuk ke Gedung Putih oleh Presiden Donald Trump kembali ke kompleks itu pada Kamis sore waktu setempat.
Keputusan itu menyusul perintah hakim federal yang mewajibkan pemerintahan Trump memulihkan akses CNN, MS NOW, dan Politico.
Perkembangan ini menjadi babak terbaru dalam perseteruan antara Trump dan sejumlah media yang pemberitaannya tidak ia sukai.
Peristiwa berlangsung di tengah siklus berita padat, saat pemimpin China Xi Jinping berkunjung menemui Trump dan para pemimpin dunia berkumpul untuk Sidang Umum PBB.
Pada hari yang sama, ketiga media mengajukan permohonan ke pengadilan agar digelar sidang darurat terkait ketidakmampuan mereka mengakses kompleks Gedung Putih.
Dalam berkas itu disebutkan seorang agen Secret Service menyita kredensial para wartawan.
Perintah Hakim Kelly
Trump pertama kali mengumumkan larangan terhadap ketiga media pada Jumat, menyerang apa yang ia sebut sebagai berita palsu.
Belakangan, ia berargumen pemberitaan mereka membahayakan keamanan nasional.
Ketiga media dalam gugatan bersama menilai larangan itu pelanggaran terang-terangan terhadap Amendemen Pertama karena menyasar mereka secara khusus atas dasar isi pemberitaan.
Dalam putusan larut malam yang membatalkan larangan itu untuk sementara, Hakim Distrik AS Timothy Kelly memerintahkan Gedung Putih segera mengembalikan, memulihkan, dan mengembalikan akses ketiga media.
Ia menyatakan ketiganya memenuhi ambang hukum untuk memperoleh perintah penahanan sementara yang berlaku 14 hari.
Menurut Kelly, mereka kemungkinan besar berhasil membuktikan kartu pers mereka dicabut tanpa proses hukum yang semestinya.
Ini standar yang tinggi, tetapi para penggugat telah memenuhinya, tulisnya.
Kelly, yang dicalonkan Trump pada 2017 dan pernah memerintahkan pemulihan akses seorang wartawan CNN dalam kasus serupa pada 2018, menegaskan pemerintah harus memiliki standar jelas soal perilaku yang bisa berujung pada pencabutan kartu pers.
Ia menilai standar pemberitaan yang dianggap patut dipersoalkan dalam surat Gedung Putih kepada ketiga media terlalu kabur.
Hakim juga menegaskan tidak menerima argumen pemerintahan bahwa pemberitaan ketiga media membahayakan keamanan nasional.
Ia mencatat Trump sendiri tidak memakai argumen itu sejak awal dan hanya berfokus pada pemberitaan negatif.
Tidak ada dalam catatan yang menunjukkan pencabutan kartu pers para penggugat dimotivasi kekhawatiran keamanan nasional, tulisnya.
Putusan itu keluar setelah Kelly mendengar argumen dalam sidang darurat pada Rabu.
Perintah penahanan sementara umumnya dirancang menjaga status quo sembari menunggu peninjauan lebih mendalam oleh pengadilan.
Theodore Boutrous Jr., pengacara ketiga media, menyebut putusan itu kuat dan menegakkan kebebasan pers, proses hukum, serta supremasi hukum.
Kami sangat menghargai tindakan cepat pengadilan, ujarnya dalam pernyataan melalui surel.
Gedung Putih tidak menanggapi surel The Associated Press yang meminta komentar atas perintah tersebut.
Debat Akses dan Keamanan Nasional
Dalam sidang, Boutrous berargumen ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan akses karena larangan itu menimbulkan kerugian tak terpulihkan di tengah peristiwa berita besar.
Kita sedang berperang. Para pemimpin dunia datang ke Washington, katanya.
Pengacara Departemen Kehakiman Michael Velchik mengulang dalil pemerintahan bahwa presiden berhak memilih siapa yang boleh masuk Gedung Putih.
Akses ke Gedung Putih adalah hak istimewa, bukan hak, kata Velchik.
Untuk membantah bahwa Trump melakukan diskriminasi sudut pandang, Velchik menyebut presiden juga mengkritik organisasi berita lain, tetapi tidak melarangnya.
Ia mencontohkan Trump pernah menyebut ABC sebagai yang terburuk.
Velchik menambahkan presiden harus bisa mengambil tindakan segera untuk melindungi keamanan nasional.
Menanggapi itu, Boutrous menyebut tiba-tiba ini menjadi kasus keamanan nasional.
Ia menilai presiden baru mengangkat poin tersebut setelah gugatan diajukan.
Trump terus membuktikan poin kami, kata Boutrous, dengan menggambarkan bagaimana presiden konsisten memakai pemberitaan negatif tentang dirinya sebagai pembenaran larangan.
Kelly tampak sepakat.
Ia menulis soal klaim keamanan nasional itu bahwa hal tersebut jelas bukan yang dikatakan Presiden Trump saat mengumumkan pelarangan para penggugat dari Gedung Putih.
Menurut Kelly, Trump justru berfokus pada dugaan ketidakbenaran dan nada negatif pemberitaan para penggugat.
Dalam berkas pada Selasa, pengacara pemerintahan merinci surat kepada ketiga media yang memuat daftar tidak menyeluruh insiden pemberitaan, termasuk yang disebut mengancam keamanan nasional dan menyebarkan kebohongan.
Insiden yang disebut antara lain pemberitaan CNN soal detail konstruksi rahasia terkait bunker Sayap Timur.
Ada pula pemberitaan MS NOW soal dugaan investigasi kebocoran, serta Politico yang menerbitkan dokumen rincian pendanaan ruang dansa Gedung Putih berisi gambaran investasi Secret Service dalam peningkatan keamanan.
Surat untuk Politico juga memuat insiden Juni soal laporan yang mengutip pejabat senior pemerintahan secara anonim dan memprediksi apakah kesepakatan awal akan mengakhiri konflik dengan Iran.
Butir itu tampaknya merujuk pada pengarahan latar yang disiapkan Gedung Putih, ketika seorang pejabat memberi penjelasan kepada wartawan dengan syarat anonim sesuai aturan yang ditetapkan pemerintahan sendiri.
Sejumlah media lain juga melaporkan pernyataan pejabat tersebut.
Larangan itu mendorong media lain mengambil sikap solidaritas.
Kumpulan pers jaringan AS yang terdiri dari lima jaringan besar, termasuk CNN, menangguhkan liputan acara pool Trump sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Putusan hakim tidak menyentuh pool bergilir tersebut.
Setelah sidang Rabu, jaringan-jaringan itu tetap menolak menayangkan rekaman Trump tanpa jaminan CNN diizinkan masuk ke pool Gedung Putih.
Wartawan Fox News, CBS, dan NBC hadir tetapi tidak merekam video di Joint Base Andrews, tempat presiden secara resmi menyambut Presiden China Xi Jinping.
Media televisi lain yang krunya hadir, menurut tanda pada tripod dan kamera mereka, adalah NewsNation, Newsmax, Right Side Broadcasting Network, One America News, dan LindellTV.
Sebelum sidang Rabu, kelompok berita lain termasuk The AP mengajukan amicus brief yang mendesak pengadilan segera memulihkan akses ketiga media ke Gedung Putih.
