Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik menyediakan layanan pengecekan status bantuan sosial serta klasifikasi desil secara daring hingga akhir September 2026.
Penyaluran bantuan mencakup Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan BLT Kesra Rp900.000.
Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga penerimaan oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak berlangsung serempak.
Masyarakat dianjurkan melakukan pengecekan data secara berkala melalui aplikasi resmi Cek Bansos maupun laman cekbansos. kemensos.
go. id.
Cek Desil dan Pengusulan Mandiri
Pemerintah menggunakan indikator desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai acuan penetapan sasaran penerima perlindungan sosial.
Pengecekan data desil dapat diakses melalui situs resmi Kemensos serta platform dtsen-form. bps.
go. id milik Badan Pusat Statistik.
Pengusulan mandiri sebagai calon penerima bansos PKH dan BPNT dapat diajukan melalui menu Daftar Usulan pada Aplikasi Cek Bansos setelah melalui verifikasi akun.
Penetapan penerima bantuan tetap bergantung pada kriteria program, hasil verifikasi, dan pemutakhiran data pemerintah.
Mekanisme penetapan penerima BLT Kesra Rp900.000 berbeda dari PKH dan BPNT karena tidak hanya bertumpu pada pendaftaran mandiri.
Penetapan bantuan ini mengacu pada kriteria sosial ekonomi pemerintah, dengan jalur usulan perbaikan data dapat disampaikan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau pemerintah daerah setempat.
Aksi unjuk rasa terkait ketidakselarasan data desil sempat berlangsung di depan Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 September 2026 pukul 11.00 WIB.
Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menyoroti adanya warga miskin yang masuk kelompok desil tinggi sehingga terancam kehilangan hak bantuan.
"Desil ini tidak jelas dasarnya, banyak warga miskin mendapat desil tinggi dan terancam tidak mendapat bantuan sosial.
Tapi tidak ada tanggung jawab dari pemerintah," jelas Marlo Sitompul, koordinator aksi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi warga terkait keluhan data desil keluarga.
Apabila pencairan bantuan terhambat meski telah terdaftar, KPM disarankan menghubungi pendamping sosial wilayah, mendatangi kantor kelurahan, serta memastikan kesesuaian data kependudukan.
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos PKH, BPNT, BLT Kesra, dan data desil secara mandiri lewat situs serta aplikasi resmi Kemensos dan BPS.
