Ratusan warga Muslim di Kota Ujjain, Madhya Pradesh, India, menggelar aksi protes menolak pembongkaran sebagian bangunan Masjid Shahi yang telah berdiri sejak 1390.
Aksi berlangsung pada Ahad (27/9/2026) hingga Senin (28/9/2026) sebagai respons atas kebijakan pemerintah daerah yang mendukung proyek pelebaran jalan menjelang festival Hindu Simhastha 2028.
Aparat kepolisian mengepung kawasan masjid dengan pengerahan personel, alat berat, dan buldoser untuk mengamankan lokasi proyek pelebaran jalan hingga 15 meter.
Petugas juga menembakkan gas air mata serta menggunakan pentungan guna membubarkan massa yang berkumpul di luar bangunan bersejarah tersebut.
Putusan Pengadilan dan Upaya Warga
Keputusan Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh sebelumnya telah menguatkan langkah Pemerintah Kota Ujjain untuk membongkar bagian masjid yang masuk dalam jalur proyek.
Pengadilan menilai langkah ini diperlukan demi keselamatan publik, penguraian kemacetan lalu lintas, serta penataan area di dekat Kuil Mahakaleshwar yang diperkirakan bakal didatangi jutaan peziarah.
Sebelum bentrokan pecah, komunitas Muslim dan pengurus masjid sempat menyepakati pembongkaran mandiri terhadap bagian pelat bangunan sepanjang tiga kaki atau 0,9 meter.
Langkah ini diambil secara manual demi mencegah penggunaan alat berat buldoser oleh otoritas setempat yang dikhawatirkan merusak bagian utama masjid.
Kepala Kepolisian Ujjain, Pradeep Sharma, menyatakan aparat bertindak setelah terjadi perlawanan dari sekelompok warga di lapangan.
Pihaknya mengaku tetap mengedepankan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban umum.
"Kami telah mengerahkan personel yang memadai untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut.
Kami telah berdiskusi dengan pengurus masjid mengenai masalah ini dan menjelaskan aspek hukum terkait kasus tersebut," ujar Sharma.
"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk meyakinkan mereka agar membongkar sendiri bangunan-bangunan itu.
Untuk saat ini, kami tidak melakukan pembongkaran apa pun dan berusaha menyelesaikan masalah ini melalui dialog," lanjutnya.
Sementara itu, pimpinan dan pengelola masjid menyatakan keberatan terhadap pengrusakan tempat ibadah bersejarah tersebut.
Pengurus menegaskan telah menyerahkan area lain di luar bangunan utama untuk kepentingan proyek umum.
Imam Masjid Shahi, Mohammad Ibrahim, menilai tempat ibadah seharusnya mendapat perlindungan dan dikeluarkan dari jalur proyek fisik.
"Ini adalah kota yang religius. Tidak ada satu pun tempat ibadah yang boleh dibongkar.
Pelebaran jalan seharusnya dilakukan tanpa mengusik tempat-tempat ibadah," ujarnya.
Ibrahim menegaskan pengelola masjid telah berusaha kooperatif dengan menyerahkan aset pendukung lain yang dimiliki komunitas.
"Kami telah menyampaikan kepada pihak pemerintah bahwa kami sudah memberikan apapun yang kami bisa sesuai dengan syariat, termasuk banyak bangunan toko.
Kini, kami tidak bisa menyerahkan masjid ini," ujarnya.
Kehadiran massa di lokasi masjid dipicu oleh kekhawatiran warga terhadap keselamatan seluruh kompleks bangunan bersejarah yang sudah berdiri lebih dari enam abad tersebut.
Anggota Komite Perwakilan Muslim, Mohammad Zakir, menjelaskan tujuan kedatangan warga yang bertahan di dalam dan sekitar area masjid selama beberapa malam berturut-turut.
"Ini adalah permohonan kami kepada pemerintah dan pihak berwenang terkait masjid ini, agar masjid tersebut tidak dibongkar.
Seluruh warga kota kami telah berada di masjid sepanjang malam dan masih bertahan di dalamnya," kata Zakir.
Zakir menegaskan komitmen komunitas Muslim lokal untuk terus mempertahankan keberadaan tempat ibadah mereka dari pembongkaran skala besar.
"Kami ingin menyelamatkan masjid ini. Kami tidak ingin melepaskannya dengan alasan apapun," lanjutnya.
Di tingkat nasional, isu ini memicu respons politik terkait perlindungan aset-aset keagamaan dan amandemen undang-undang tempat ibadah di India.
Ketua AIMIM, Asaduddin Owaisi, menilai aksi penolakan warga Muslim dilakukan secara damai dan mengaitkan peristiwa ini dengan isu regulasi wakaf nasional.
"Apa yang saya sampaikan di Parlemen kini terbukti benar," ujar Owaisi.
Data rekam medis pengadilan mencatat proyek pelebaran jalan ini juga berdampak pada bangunan keagamaan lain di sepanjang jalur Ujjain, termasuk bagian dari 10 kuil Hindu dan satu masjid lain.
Pengelola Masjid Shahi telah mengajukan banding ke majelis hakim yang lebih besar dan bersiap membawa perkara ini ke Mahkamah Agung India.
