Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) turun tangan dalam kasus pelanggaran aturan keuangan yang menjerat Manchester City.
Langkah itu berpotensi memicu risiko terhadap investasi UEA di Inggris.
Komisi Independen menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan pada periode 2009 hingga 2018.
Pelanggaran tersebut mencakup penggelembungan nilai sponsor, laporan keuangan yang tidak akurat, pelanggaran batas pengeluaran Premier League dan UEFA, serta ketidakkooperatifan selama penyelidikan.
Jika divonis bersalah, Manchester City berpotensi mendapat sanksi berat seperti degradasi, pencabutan gelar juara, atau penghapusan dari kompetisi profesional Inggris.
UEA Peringatkan Dampak Bilateral
Manajemen Manchester City berupaya keras melawan dakwaan tersebut, tidak hanya melalui banding resmi tetapi juga mendapat dukungan dari Pemerintah UEA.
Pemerintah UEA memperingatkan pemerintah Inggris bahwa sanksi berat terhadap Manchester City dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral kedua negara.
UEA bahkan mempertimbangkan untuk mengurangi atau mencabut investasinya di Inggris, yang telah mencapai lebih dari 30 miliar paun dalam sektor penting seperti pertahanan, sains, dan teknologi selama lima tahun terakhir.
Rencananya akan ada pertemuan antara Pemerintah Inggris dan UEFA pada bulan ini untuk membahas hukuman terhadap Manchester City.
Namun, beberapa pejabat Inggris merasa kesal karena UEA dianggap membiarkan pelanggaran terjadi selama bertahun-tahun.
Juru bicara Kantor Pemerintahan Inggris di Downing Street menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Inggris.
Pemilik Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, merupakan adik dari Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
