Sekitar 500 sekolah menengah atas di Prancis ditutup total maupun sebagian akibat demonstrasi massa siswa pada Senin (5/10/2026).
Aksi unjuk rasa skala nasional ini dipicu kekecewaan atas krisis tenaga pengajar dan kondisi fasilitas pendidikan yang buruk.
Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray, mengonfirmasi bahwa tingkat dampak gangguan pada hari Senin setara dengan kondisi akhir pekan lalu.
Pihaknya berjanji akan mengembalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara bertahap dan parsial.
Krisis Pengajar dan Fasilitas Jadi Pemicu
Aksi protes meluas dari wilayah Créteil sejak akhir September hingga mencakup Île-de-France, Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, Marseille, hingga Lille.
Ketiadaan pengajar pengganti yang mencapai 7,5 persen dari jam pelajaran hilang pada tahun ajaran 2024-2025 menjadi keluhan utama para siswa.
Keterbatasan fasilitas fisik kelas juga menjadi sorotan serius di kalangan peserta didik yang terlibat aksi.
"Kami berjumlah 35 orang per kelas, kami tidak memiliki cukup kursi di ruang kelas," kata seorang siswa berusia 15 tahun kepada Reuters di pinggiran Kota Paris, Pantin.
Eskalasi kekerasan sempat meningkat drastis pada Kamis pekan lalu, ditandai insiden pembakaran bangunan di dua sekolah serta aksi pelemparan ke arah petugas pemadam kebakaran di Marseille.
Aparat kepolisian setempat merespons situasi bentrokan dengan melepaskan tembakan proyektil ke arah kerumunan massa.
Dua organisasi serikat pelajar, Student Union dan High School Trade Union, melayangkan instruksi resmi untuk melanjutkan aksi penutupan sekolah secara masif.
"Mahasiswa dan siswa sekolah menengah, sementara pihak berwenang berusaha mengusir kita dari tempat belajar kita melalui pemotongan anggaran, penutupan tempat, bangunan yang rusak, seleksi, atau penindasan, jangan biarkan mereka: mari kita blokir dan rebut kembali universitas dan sekolah menengah!"
kata serikat pelajar dalam siaran pers, dikutip dari TIME.
Menanggapi aksi pengrusakan sarana publik, Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menegaskan kewajiban ganti rugi finansial berada di tanggung jawab para orang tua murid.
Menteri Pendidikan Edouard Geffray turut meminta keterlibatan orang tua agar melarang anak-anak mereka berada di lokasi blokade demi keselamatan.
"Orang tua jelas perlu bergerak dan memberi tahu anak-anak mereka untuk tidak pergi ke blokade," kata Geffray pada Jumat (2/10/2026).
Ancaman keselamatan para siswa di area demonstrasi jalanan menjadi prioritas penanganan pemerintah saat ini.
"Sekarang, yang penting adalah memastikan anak-anak kita tidak lagi berada di jalanan karena mereka dalam bahaya," ujarnya.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu membatalkan seluruh agenda kunjungan kerja menteri untuk memimpin rapat penanganan krisis.
Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa keresahan anak muda tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan anarkis.
"Saya mendengar dan memahami kecemasan dan kemarahan yang mungkin dirasakan oleh kaum muda kita," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (30/9/2026) di Madrid.
Pemerintah Prancis menekankan pentingnya ruang dialog tanpa diwarnai aksi perusakan fasilitas umum.
"Namun, tidak satu pun dari perdebatan ini, tidak satu pun dari ketakutan ini yang melegitimasi kekerasan," ujarnya.
