Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap modus penipuan yang mencatut nama institusi untuk mempercepat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelaku menawarkan percepatan proses operasional kepada calon mitra dengan imbalan sejumlah uang.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai pihak yang mengaku mewakili lembaga tersebut.
Menurutnya, informasi yang disertai permintaan pembayaran tanpa identitas dan kewenangan yang jelas perlu diperiksa lebih dulu.
Dalam keterangannya pada Minggu (11/10/2026), Tysa menekankan pentingnya pemeriksaan identitas dan keabsahan informasi sebelum mengambil tindakan.
Imbauan ini bertujuan mencegah kerugian akibat penyalahgunaan nama BGN.
"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi," ujar Tysa.
Ia menambahkan, kewaspadaan diperlukan ketika informasi datang melalui pesan pribadi, media sosial, atau saluran komunikasi lainnya.
Masyarakat sebaiknya memastikan kebenaran informasi sebelum memenuhi permintaan atau mengikuti arahan pihak yang menghubungi.
Janji mempercepat operasional SPPG yang disertai permintaan uang tidak boleh dianggap sebagai prosedur resmi tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
BGN menegaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang tidak memiliki kewenangan menawarkan layanan semacam itu.
Potensi Konsekuensi Hukum
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyoroti tindakan pihak yang menggunakan nama lembaga untuk meminta uang dengan iming-iming percepatan pembukaan SPPG.
Menurutnya, tindakan tersebut perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Pencatutan nama institusi pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi, terlebih jika disertai permintaan sejumlah uang dengan menggunakan dokumen atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum," ujar Hidayati.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak memenuhi permintaan tersebut secara terburu-buru dan segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi BGN.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya memeriksa dokumen dan kewenangan pihak yang mengaku sebagai perwakilan pemerintah.
Keberadaan nota dinas atau pengakuan seseorang tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk menyerahkan uang tanpa verifikasi.
Langkah Jika Menemukan Indikasi Penipuan
BGN meminta masyarakat menyimpan bukti apabila menemukan atau mengalami dugaan penipuan yang mencatut nama lembaga.
Bukti yang dapat disimpan meliputi pesan komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan selama proses pendekatan kepada calon mitra.
Dokumentasi tersebut dapat membantu proses pelaporan dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Masyarakat juga disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan klaim yang belum terbukti kebenarannya.
Selain melakukan verifikasi, masyarakat perlu menghindari penyebaran informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Jika menemukan dugaan penyalahgunaan nama BGN, laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi yang tersedia agar informasi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BGN menyediakan beberapa saluran pengaduan, yaitu layanan call center resmi BGN, SAGI 127, SP4N-LAPOR! BGN, PO BOX 45000, dan Lapor Mas Dar!.
Masyarakat juga dapat membuat janji temu melalui Pusat Pelayanan Terpadu di Kantor BGN untuk memperoleh informasi dan tindak lanjut.
