unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Mitra SPPG Menginap di Depan Kantor BGN, Protes Pemangkasan Dana Operasional MBG
News

Mitra SPPG Menginap di Depan Kantor BGN, Protes Pemangkasan Dana Operasional MBG

Mitra SPPG Menginap di Depan Kantor BGN, Protes Pemangkasan Dana Operasional MBG
Bulqis bekerja di dapur MBG Makassar
A A Ukuran Teks16px

Puluhan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendirikan tenda dan menginap di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin (16/11/2026). Mereka memprotes pemangkasan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberatkan dapur di daerah.

Aksi menginap itu diikuti mitra dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara, Kuningan, Jember, hingga Madura, termasuk mitra di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain deretan tenda, peserta aksi memasang spanduk tuntutan dan karangan bunga bernada protes di halaman depan gedung BGN. Kegiatan tersebut telah diberitahukan kepada Polda Metro Jaya dan BGN, dan direncanakan berlangsung hingga Jumat mendatang.

Skema Baru: BOP Rp3.000 per Porsi dan Relawan Dipangkas

Pangkal protesnya adalah Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026. Aturan itu mengubah skema pembiayaan operasional menjadi pembagian biaya atau sharing cost, serta menghapus fasilitas kendaraan distribusi yang selama ini ditanggung pusat. Insentif tetap dapur sebesar Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat, sementara biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000 per porsi makanan.

Aturan yang sama juga memangkas jumlah relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat. Dapur dengan penerima manfaat di bawah 1.500 orang hanya boleh mempekerjakan 15 relawan, turun dari sebelumnya 47 orang. Dapur dengan 1.500–1.999 penerima manfaat dibatasi 24 relawan, dan dapur dengan 2.000–2.499 penerima manfaat dibatasi 33 relawan.

Di sejumlah daerah, pemangkasan itu langsung menekan penghasilan relawan. Di Priangan Timur, misalnya, relawan yang sebelumnya bekerja penuh kini hanya mendapat giliran kerja sekitar 12 hari dalam sebulan, sehingga pendapatannya merosot ke kisaran Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum regional Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.

Mitra 3T Menunggu Dana Dapur Lebih dari Setahun

Keluhan lain datang dari mitra di wilayah 3T. Ketua Umum APGI 3T Herwil Junaidi Harefa menyebut banyak investor di wilayah terpencil masih menunggu kejelasan dana pembangunan dapur yang belum kunjung dibayarkan setelah lebih dari satu tahun. Rata-rata biaya pembangunan satu unit dapur mencapai Rp1,5 miliar, dan di Papua bisa mencapai Rp3 miliar.

"Sudah satu tahun kami menunggu tidak ada kepastian, malah ada perubahan status dari investor menjadi pengelola," kata Herwil. Menurut dia, penantian itu membuat banyak mitra terpuruk secara finansial, bahkan terancam kehilangan aset karena ditagih pihak perbankan maupun toko material.

Sebelum aksi tenda di depan kantor BGN, puluhan mitra dari Jawa Barat dan Jawa Tengah juga mendatangi Gedung DPR RI di Senayan pada Senin (16/11/2026). Mereka diterima Fraksi Partai Demokrat dan menyampaikan keluhan serupa, termasuk soal keterlambatan pengisian dana dan menumpuknya aplikasi pelaporan harian.

Melalui aksi ini, para mitra mendesak BGN kembali menggunakan petunjuk teknis pertama atau mengganti rugi nilai investasi yang sudah dikeluarkan, serta mencabut SK 63551. Massa aksi menyatakan akan bertahan di lokasi perkemahan sampai ditemui langsung oleh Kepala BGN Sudaryono.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru