Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bersama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengungkap belanja teknologi pengawasan digital oleh pemerintah mencapai Rp 36,1 triliun.
Anggaran tersebut tersebar pada empat lembaga negara sepanjang periode 2018-2024.
Temuan ini menjadi sorotan karena besarnya pembiayaan teknologi pengawasan dinilai belum disertai perangkat regulasi dan sistem pengawasan yang memadai.
Penelitian dipublikasikan melalui laporan berjudul 'Privasi dalam Rumah Kaca: Menggugat Akuntabilitas Penggunaan Spyware di Indonesia'.
Kajian itu menyoroti penggunaan teknologi pengawasan oleh institusi pemerintah, termasuk persoalan transparansi anggaran dan pertanggungjawaban kewenangan.
Empat Lembaga dan Teknologi yang Disorot
Empat institusi yang tercatat memiliki alokasi anggaran untuk pengadaan teknologi surveillance meliputi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Perangkat yang menjadi perhatian mencakup teknologi pengawasan digital dengan kemampuan pemantauan tingkat lanjut.
Dua produk yang disebut secara khusus adalah Pegasus dari NSO Group asal Israel dan FinFisher yang dikembangkan Gamma Group asal Inggris.
Spyware merupakan perangkat lunak pengawasan yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh akses terhadap perangkat, sistem, maupun jaringan digital secara tersembunyi.
Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau aktivitas sekaligus mengambil informasi dari sasaran pengawasan.
Kemampuan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi.
Informasi yang berpotensi diakses mencakup komunikasi, rekam aktivitas digital, serta berbagai data sensitif yang tersimpan dalam perangkat seseorang.
Risiko semakin besar ketika pemantauan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik perangkat.
Dalam situasi seperti itu, individu yang menjadi sasaran tidak selalu mengetahui bahwa komunikasi maupun informasi pribadinya sedang diakses melalui teknologi pengawasan.
Elsam menyoroti belum adanya ketentuan khusus yang mengatur pengadaan dan pemanfaatan spyware oleh lembaga negara.
Kekosongan aturan tersebut dinilai membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam operasional teknologi pengawasan.
Pada dasarnya, perangkat pengawasan digital dapat digunakan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum maupun menjaga keamanan nasional.
Namun, tanpa pembatasan kewenangan yang tegas, pemanfaatannya berisiko meluas ke pengawasan masyarakat, aktivis, hingga kelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik.
Elsam dan Seknas Fitra mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tersebut harus disertai batas kewenangan serta mekanisme kontrol yang jelas.
Keduanya menilai ketiadaan pengawasan dapat membuka ruang tindakan pemantauan yang sewenang-wenang.
"Tanpa batasan kewenangan dan mekanisme pengawasan yang jelas, teknologi yang diklaim digunakan untuk kepentingan penegakan hukum maupun keamanan nasional berisiko disalahgunakan untuk melakukan pengawasan sewenang-wenang terhadap masyarakat dan lawan politik," demikian peringatan Elsam dan Seknas Fitra seperti dikutip Detik iNET, Minggu (8/11/2026).
Persoalan akuntabilitas teknologi penyadapan turut mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon seluler pada 3 November 2026.
Nomor-nomor tersebut diketahui merupakan milik berbagai pihak.
Dugaan pelanggaran yang disorot berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan tanpa prosedur verifikasi serta tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Menanggapi persoalan tersebut, Elsam menilai penyelidikan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada individu yang diduga terlibat.
Pemeriksaan juga perlu menjangkau sistem dan infrastruktur teknologi penyadapan yang digunakan.
Pemeriksaan terhadap aspek teknologi dianggap penting dalam mengungkap persoalan secara menyeluruh.
Dengan demikian, pengusutan tidak hanya berfokus pada dugaan tindakan perorangan, tetapi turut memperhatikan sistem yang memungkinkan aktivitas penyadapan berlangsung.
Untuk memperjelas batas penggunaan teknologi pengawasan, Elsam dan Seknas Fitra meminta DPR bersama pemerintah segera menyusun Undang-Undang Penyadapan.
Pembentukan regulasi tersebut disebut sebagai amanat Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Aturan khusus itu diharapkan menjadi landasan hukum bagi seluruh lembaga negara dalam melaksanakan kegiatan penyadapan.
Pengaturan diperlukan agar penggunaan teknologi pengawasan tidak berjalan tanpa batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban.
Materi regulasi yang didorong kedua organisasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pembatasan kewenangan institusi hingga pengawasan independen.
Transparansi dalam proses pengadaan teknologi juga menjadi bagian yang perlu diatur.
Selain itu, mekanisme pemberian otorisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan perangkat pengawasan digital perlu memperoleh pengaturan yang jelas.
Kedua organisasi menempatkan aspek-aspek tersebut sebagai bagian dari upaya membangun akuntabilitas penggunaan teknologi penyadapan oleh negara.
Dengan demikian, pembentukan UU Penyadapan menjadi tuntutan utama dalam merespons temuan anggaran pengawasan digital dan dugaan penyalahgunaan teknologi.
Regulasi tersebut diharapkan mengatur kewenangan lembaga negara, prosedur otorisasi, pengawasan independen, keterbukaan pengadaan, serta pertanggungjawaban penggunaan teknologi pengawasan.
