Pemerintah tengah menggodok skema pendidikan negeri gratis untuk semua jenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menilai perluasan akses pendidikan tinggi tidak bisa hanya dengan menghapus beban biaya kuliah.
Ia menyebut dukungan pemerintah tetap dibutuhkan untuk sarana dan prasarana, beasiswa, serta iuran pengembangan institusi (IPI).
Lalu menyoroti anggaran KIP Kuliah yang saat ini hanya berkisar 210.000 sampai 220.000 penerima.
Padahal, menurutnya kebutuhan riil mencapai 400.000 hingga 600.000 penerima.
Ia berharap pada 2027 KIP Kuliah dapat ditambah sesuai kebutuhan, sembari menunggu skema resmi dari pemerintah terkait kuliah gratis.
Pembiayaan dan Tahapan Implementasi
Lalu menegaskan kebijakan kuliah gratis perlu memperhitungkan pembiayaan perguruan tinggi, termasuk penyesuaian dukungan IPI yang dinilai masih di bawah kebutuhan.
Ia juga berharap evaluasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan persiapan kuliah gratis dapat memperkuat pemerataan akses.
Selain itu, keseimbangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta harus tetap terjaga.
Beberapa waktu sebelumnya, Lalu menyatakan pemerintah masih perlu menentukan skema pembiayaan, sumber anggaran, cakupan biaya, dan tahapan implementasi.
Menurutnya, anggaran pendidikan tidak hanya untuk program tanpa biaya, tetapi juga untuk kebutuhan guru, sarana-prasarana, beasiswa, peningkatan mutu, riset, dan operasional perguruan tinggi.
Ia tidak menutup kemungkinan kebijakan ini diterapkan secara bertahap.
Jika benar, tahapan dan target perlu disampaikan dengan jelas.
