Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target itu di Jakarta, Senin (9/11/2026), dengan progres pemenuhan persyaratan keanggotaan telah mencapai sekitar 80 persen.
Meski sebagian besar persyaratan sudah terpenuhi, pemerintah masih memiliki sejumlah agenda regulasi yang harus diselesaikan.
Tiga Prioritas Regulasi
Airlangga menyebut tiga bidang regulasi yang menjadi prioritas, yaitu aturan penyuapan pejabat publik asing, revisi undang-undang statistik, dan perubahan undang-undang persaingan usaha.
Menurutnya, ketentuan mengenai penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional atau foreign bribery menjadi salah satu persyaratan utama OECD.
"Regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama, yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik, dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha," ujar Airlangga.
Untuk sektor persaingan usaha, pemerintah menghadapi kebutuhan pembaruan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Airlangga menilai regulasi tersebut sudah cukup lama berlaku.
Usulan perubahan undang-undang itu telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan masuk sebagai inisiatif Komisi VI DPR.
Sementara itu, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenai foreign bribery.
Pemerintah berencana memasukkan pengaturan tersebut dalam pembahasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Airlangga menyebut revisi aturan pemberantasan korupsi menjadi salah satu jalur untuk memenuhi kebutuhan regulasi tersebut.
Ia juga menyinggung keberadaan undang-undang lain yang mengatur tindak pidana suap.
"Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang Tipikor yang sedang diperbaiki revisi saat ini. Ya tentu di luar itu kan ada undang-undang suap ya," ujar Airlangga.
Pemerintah telah membahas penyelesaian ketiga agenda regulasi tersebut sebagai prioritas untuk tahun berikutnya.
Penyelesaian aturan itu menjadi bagian dari proses pemenuhan standar yang ditetapkan OECD.
"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," ujar Airlangga.
Dalam perkembangan proses aksesi, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2026.
Kunjungan tersebut diagendakan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Agenda kunjungan juga mencakup peninjauan perkembangan kuesioner dan fact-finding mission yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam rangkaian proses aksesi Indonesia ke OECD.
