Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar menilai sikap Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) justru memperkuat legitimasi kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024.
Kemenkum menanggapi surat PSSI yang meminta pergantian Ketua Umum FFI dengan menegaskan bahwa pergantian pimpinan, khususnya Ketua Umum, hanya bisa diproses melalui KLB.
"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB," kata Michael.
"Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa," ujarnya.
SK Plt Ketua Umum Tak Bisa Gantikan KLB
Michael menegaskan pergantian Ketua Umum harus mengikuti AD/ART, sehingga SK pengangkatan Plt Ketua Umum tidak bisa menggantikan kepengurusan hasil KLB.
Ia mengaku sudah mengirim surat keberatan dan laporan ke Komite Etik PSSI atas dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh pimpinan PSSI dalam menerbitkan SK pengangkatan Plt Ketua Umum secara sepihak. Ia juga membuka kemungkinan membawa sengketa itu ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan, bila perlu, ke Court of Arbitration for Sport (CAS).
"Kami juga menunggu tindak lanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal pimpinan PSSI ini," kata Michael.
Mempertanyakan Dasar Pemblokiran SABH
Michael juga mempertanyakan dasar hukum pemblokiran akses SABH. FFI kini memakai nama Asosiasi Futsal Indonesia. Ia mengutip Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, yang mengatur pemblokiran akses berdasarkan bukti pendaftaran gugatan atau sengketa, atau permintaan instansi pemerintah atau penegak hukum.
"Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa," ujar Michael.
Latar Pemblokiran
Kemenkum melalui Ditjen AHU memblokir sementara akses SABH FFI menyusul surat PSSI tertanggal 13 November 2026. Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum Andi Taletting Langi menyebut pembatasan itu bertujuan mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal belum selesai, tidak mengganggu aktivitas atau kompetisi futsal, dan akses baru dibuka lagi setelah KLB serta pemberitahuan resmi PSSI mengenai kepengurusan definitif FFI.