Kementerian Hukum (Kemenkum) membekukan sementara akses Federasi Futsal Indonesia (FFI) di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Langkah itu diambil melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai tindak lanjut surat resmi PSSI tertanggal 13 November 2026.
Dalam surat tersebut, PSSI juga menyampaikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI untuk mengawal organisasi menuju Kongres Luar Biasa (KLB). Pemblokiran akses SABH atas nama FFI dimaksudkan untuk mencegah perubahan sepihak terhadap data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian.
Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, mengonfirmasi langkah tersebut. "Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujarnya.
Yang Diblokir Hanya Administrasi Badan Hukum
Andi menegaskan bahwa yang diblokir adalah akses administrasi badan hukum, bukan kegiatan futsalnya. Pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi tetap berjalan di bawah naungan PSSI. "Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelasnya.
Kemenkum juga menegaskan tidak masuk ke persoalan internal organisasi dan tidak menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. "Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Andi.
Akses SABH atas nama FFI baru akan dibuka kembali setelah KLB selesai dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif. Kemenkum menyebut langkah ini bukan bentuk intervensi pemerintah, melainkan penghormatan terhadap otonomi PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal yang berafiliasi dengan FIFA.
"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," ujar Andi.