unique visitors counter
⌂ Beranda › News › UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp4.559.287, Naik 42,15 Persen dari Tahun Lalu
News

UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp4.559.287, Naik 42,15 Persen dari Tahun Lalu

UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp4.559.287, Naik 42,15 Persen dari Tahun Lalu
Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Nangun Sat Kerthi Loka Bali
A A Ukuran Teks16px

Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken pada Jumat, 20 November 2026, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Angka tersebut naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang sebesar Rp3.207.459 per bulan. Kenaikan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penetapan upah minimum di Bali.

Selain UMP, Koster juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi untuk sektor hotel berbintang yang nilainya lebih tinggi dari UMP. Keputusan ini diambil setelah pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan Provinsi Bali dan setelah mendengar aspirasi pekerja.

Formula Saja Hanya Menghasilkan Rp3,5 Juta

Penetapan ini tidak lepas dari tarik-menarik angka selama berminggu-minggu. Koster mengakui penggunaan formula pengupahan semata, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, hanya akan menghasilkan UMP 2027 di kisaran Rp3,5 juta atau naik sekitar Rp200 ribu dari tahun ini.

Angka itu dinilai terlalu jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai Rp5.604.481. Karena itu, Koster mempertimbangkan pendekatan KHL bersama empat alternatif hasil pembahasan Dewan Pengupahan, yakni Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta.

Sehari sebelum keputusan diteken, massa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, serta mahasiswa menggelar aksi damai dan audiensi di depan Kantor Gubernur Bali. Mereka menuntut UMP 2027 setara 100 persen KHL sebesar Rp5.604.481, atau setidaknya mengacu pada rekomendasi suara terbanyak Dewan Pengupahan sebesar Rp4.559.886.

Masih di Bawah KHL, tapi Mendekati Rekomendasi Dewan

Angka final Rp4.559.287 memang masih berada di bawah KHL, yakni sekitar 81 persen dari Rp5.604.481. Namun angka itu sangat dekat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan dan jauh di atas hasil hitungan formula semata.

Koster sebelumnya sempat mengkaji simulasi jalan tengah di angka Rp4,2 juta guna menjaga keseimbangan dengan kemampuan dunia usaha, sebelum akhirnya memutuskan mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan setelah mendengar aspirasi pekerja. Serikat pekerja menyatakan akan terus mengawal penerbitan surat keputusan tersebut hingga tenggat waktu yang ditetapkan.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru